Dishub PPU pastikan tidak tutup mata soal praktek calo di Pelabuhan Penajam-Balikpapan. Berkenaan dengan itu pihaknya merumuskan solusi jangka panjang.
Kaltim.akurasi.id, PPU – Sejumlah penumpang mengeluhkan adanya praktik percaloan di Pelabuhan Penajam-Balikpapan. Praktik calo inipun membuat harga tiket penyeberangan melambung di luar ketentuan resmi.
Biasanya untuk penyebrangan menggunakan klotok, speedboat, atau ferry untuk motor harga tiket di kisaran Rp35 ribu hingga Rp50 ribu rupiah. Namun, apabila melalui calo harga tiket menjadi tidak terkendali, dapat mencapai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu, terutama pada malam hari.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara (Dishub PPU), Sunra Satriadi mengakui, bahwa praktik percaloan dan ketidaknyamanan penumpang memang menjadi tantangan serius yang sedang dihadapi oleh pihaknya.
“Kami tidak bisa menutup mata terhadap kondisi ini. Sebenarnya, ini bukan semata-mata soal calo, melainkan soal ketidaknyamanan layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Begitu mereka tiba di pelabuhan, langsung ditawari tiket oleh orang yang menawarkan jasa penyeberangan dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan,” jelas Sunra Satriadi.
Baca Juga
Revitalisasi Pelabuhan Penajam-Balikpapan Salah Satu Upaya Hindari Aksi Calo
Untuk mengatasi masalah ini, Dishub PPU telah merencanakan sejumlah langkah konkret. Salah satu langkah yang akan diambil adalah revitalisasi pelabuhan dan peningkatan layanan penyeberangan klotok dan speedboat di kawasan tersebut.
Sunra Satriadi menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan program revitalisasi yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun depan.
“InsyaAllah, tahun depan kami berharap kemampuan fiskal pemerintah daerah memungkinkan untuk merealisasikan rencana ini. Dengan adanya revitalisasi, kami berharap praktik-praktik percaloan bisa dihilangkan sepenuhnya,” ungkapnya
Baca Juga
Pelabuhan Penajam-Balikpapan Bakal Dikelola Swasta
Dia menjelaskan bahwa ke depan, pengelolaan pelabuhan akan dilakukan secara resmi melalui pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem yang diterapkan pun akan lebih modern dan transparan, dengan mengadopsi mekanisme pembayaran cashless.
“Ke depan, kami ingin agar semua tiket penyeberangan terintegrasi dalam satu sistem, di mana penumpang bisa langsung memesan tiket sesuai tujuan, baik ke Balikpapan, Samarinda, maupun destinasi lain seperti Kampung Baru. Semuanya bisa diakses secara digital, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik percaloan,” tutupnya. (Adv/diakominfoppu/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari