Dewan menyoroti kesejahteraan guru di Samarinda yang terbilang memprihatinkan. Berkenaan dengan itu, akan diperjuangkan melalui revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Potret penyelenggaraan pendidikan di Samarinda menjadi sorotan anggota dewan, termasuk Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain. Menurutnya, kondisi pendidikan di Samarinda sangat memperihatikann.
Salah satu poin yang menjadi tolak ukur, yakni insentif guru. Kata dia, ada perbedaan yang sangat jauh soal kesejahteraan guru di kota dan provinsi. Gaji guru yang bernaung di bawah Pemprov Kaltim mencapai Rp3 sampai Rp4 juta per bulan. Sedangkan, gaji guru di kota sekira Rp700 ribu ribu, bahkan tidak mencapai angka tersebut.
Hal inilah yang menjadi atensi, terutama dengan adanya revisi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Agar ada kenaikan insentif guru di perda yang akan direvisi.
“Perbedaan itu antara bumi dan langit. Makanya, banyak orang mau pindah mengajar ke provinsi. Saya menekankan, kesejahteraan guru diperhatikan. Insentifnya kalau tidak bisa lebih tinggi dengan guru di provinsi, mininal sama,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sudah melakukan komunikasi langsung dengan Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, sebelum hearing terlaksana. Bahkan, sudah ada penandatanganan surat perjanjian bekaitan hal tersebut.
Kenaikan Insentif Guru Harus Melihat Kemampuan Keuangan Daerah
Hal ini penting, sebab tugas guru sangat berat. Apalagi tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Memiliki penting dalam memberikan dasar pengetahuan bagi anak.
“Saya sudah sampaikan ke disdikbud. Tahun ini kita sudah teken bersama untuk peningkatan insentif guru. Kenapa saya sangat menekankan hal ini? Karena saya tahu sulitnya tugas guru. Saya pernah mengajar di SD, SMP, SMA. Beban kerjan guru itu berat,” ujarnya.
Ia mengatakan, akan berupaya mencari langkah-langkah untuk membuka celah, agar peningkatan gaji guru di kota turut menjadi program pemerintah provinsi. “Supaya ada uang yang masuk dalam Bankeu. Saya pikirkan caranya, dan pasti akan saya lanjutkan,” tegasnya.
Kendati demikian, ia sadar jika kenaikan insentif tidak bisa dipastikan sekarang. Sebab, harus melihat kemampuan keuangan daerah. Jika diamati, keuangan provinsi lebih besar dari keuangan pemerintah kota.
“Dilihat dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di pemprov, mencapai Rp100 Triliun kan. Saya akan bantu mengalihkan dana itu ke kota, ke kantong-kantong guru sampe titik darah penghabisan,” imbuhnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
