Ketua Tim Sukses (Timses) Isran-Hadi, Iswan Priyadi mengajak memberantas praktik politik uang dalam Pilkada Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sudah menjadi rahasia umum praktik politik uang seringkali mencuat menjelang pemilihan umum (Pemilu). Terutama pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Fenomena ini tidak hanya menodai proses demokrasi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu itu sendiri.
Politik uang, atau dikenal juga dengan istilah “serangan fajar,” merujuk pada praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Praktik ini, meskipun dilarang secara hukum, masih marak terjadi di berbagai daerah.
Banyak pihak yang menganggap politik uang sebagai jalan pintas untuk memenangkan kontestasi, terutama di wilayah-wilayah yang masih minim pengawasan dan pendidikan politik.
Ketua Tim Sukses (Timses) Isran-Hadi, Iswan Priyadi mengajak memberantas praktik politik uang dalam Pilkada Kaltim. Lantaran, politik uang di Kaltim seringkali menjadi masalah yang harus dihindari ketika menjelang pemilu.
“Dalam pemilihan ini, kita harus memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki integritas tinggi yang diberi kesempatan untuk memimpin. Jelas, koruptor tidak boleh diberi celah untuk berkuasa,” kata Iswan.
Menurut Iswan, politik uang tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga berdampak buruk pada perekonomian rakyat.
Dia menambahkan, betapa dominannya isu politik uang di di Kaltim dengan menyebutkan bahwa ketika mencari istilah “politik uang” di mesin pencari Google beberapa waktu lalu, ia menemukan sekitar 156 berita terkait.
“Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di Kaltim,” ujar Iswan.
Iswan menuturkan, praktik politik uang yang berlangsung selama masa kampanye hanyalah cara para politisi untuk membeli suara rakyat dengan iming-iming uang tunai dalam jumlah kecil.
“Masyarakat hanya diberikan sejumlah uang kecil setiap lima tahun sekali, sementara para politisi yang melakukannya kemudian berusaha ‘balik modal’ dengan memanfaatkan anggaran daerah,” tuturnya.
Iswan bilang, sejumlah uang yang diberikan kepada rakyat tidak sebanding dengan potensi kerugian yang dihadapi oleh masyarakat dalam jangka panjang.
“Rakyat hanya diberikan Rp500 ribu setiap lima tahun sekali. Mereka itu kemudian ‘balik modal’ dengan memanfaatkan anggaran daerah, mengingat APBD Kaltim mencapai sekitar Rp35 triliun. Khusus pembangunan, itu 10 persen dari APBD, dana itu bisa diambil semua,” ungkap Iswan.
Lebih lanjut, Iswan juga menekankan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan dengan memastikan bahwa tidak ada praktik politik uang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca Juga
“Dalam hal ini, peran masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu sangat krusial dan memastikan proses tersebut berlangsung secara jujur dan adil,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
