Kamis , Februari 13 2025
Jalan Samarinda
Foto: Politikus NasDem, Abdul Giaz saat dilokasi jalan rusak di Jalan sekitar Bundaran Loa Janan menuju Jembatan Mahulu. (Istimewa)

Proyek Jalan Samarinda Dapat Sorotan, Abdul Giaz Tuding PUPR Buang Anggaran

Loading

Politikus Partai NasDem, Abdul Giaz, melontarkan kritik tajam terhadap Dinas PUPR terkait proyek perbaikan jalan Samarinda dinilai boros anggaran dan tidak efektif. Sementara, pakar komunikasi menilai kritik ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda mendapatkan kritikan tajam dari Politikus Muda Partai NasDem, Abdul Giaz lantaran beberapa proyek perbaikan jalan dinilai kurang efektif dan hanya sekedar membuang anggaran yang ada.

Salah satu unggahan terbarunya yang paling disorot, yaitu kondisi Jalan di sekitar Bundaran Loa Janan menuju Jembatan Mahulu yang terlihat rusak parah. Kebijakan pengaspalan yang dilakukan tanpa memperhatikan sisi drainase turut dipertanyakan.

Abdul Giaz mengatakan, Dinas PUPR hanya membuang anggaran tanpa memikirkan kualitas untuk jangka panjang. “Yang kita kritisi adalah Kepala Dinas PUPR yang tidak becus mengurus proyek dan banyak buang-buang anggaran,” kata Giaz.

Jasa SMK3 dan ISO

Menurutnya, apa yang disampaikan melalui konten yang di unggah oleh akun instagram @Kaltimetam merupakan bentuk ekspresi ketidak puasannya terhadap kinerja Dinas PUPR.

“Konten kita juga bertujuan agar kedepannya lebih ketat pengawasan untuk setiap proyek infrastruktur di Samarinda. Karena proyek infrastruktur ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang apabila banyak yang semerawut justru membahayakan nyawa warga warga,” tegasnya.

Terpisah, Pakar komunikasi FISIP Universitas Mulawarman, Silviana Purwanti menyampaikan, konten Abdul Giaz yang viral membuktikan bahwa kekuatan opini publik dapat memengaruhi respons pemerintah, meskipun ada tantangan dalam bagaimana pejabat mengelola kritik agar tidak terkesan defensif.

“Dukungan netizen terhadap Abdul Giaz juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi, sejalan dengan teori agenda-setting, di mana isu yang mendapat sorotan media lebih cepat ditindaklanjuti,” Silviana Purwanti.

Baca Juga  Gas Langka, Persediaan Tidak Cukup Atau Ada Oknum Curang?

Dalam konteks ini, pemerintah perlu memahami bahwa komunikasi politik di era digital bukan sekadar tentang menyampaikan kebijakan, tetapi juga membangun dialog yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Kritikan yang disampaikan sah dalam komunikasi politik karena berbasis fakta dan tidak menyerang secara personal. Kritiknya lebih menyoroti kebijakan dan kinerja Dinas PUPR terkait kondisi jalan rusak, bukan menyerang individu tertentu,” jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

cek juga!

Pendidikan Gratis

Jalan Panjang Janji Pendidikan Gratis Rudy-Seno

DPRD Kaltim memastikan program pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 tetap dikawal. Namun, realisasinya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.pvc-stats-icon { display: none !important; } .single-post-thumb { display: inline !important; } .advads-edit-appear { display: none !important; } .advads-edit-bar { display: none !important; } #sidebar { display: none !important; } .widget { display: none !important; } .widget-container { display: none !important; } .widget { clear: both; margin-bottom: 25px; display: none !important; } #sidebar .widget-container { display: none !important; } .iklan_dalamteks { display: none !important; }