Provinsi Kaltim target dapat terbebas dari malaria pada 2027 mendatang. Oleh karena itu, berbagai upaya penanggulangan dan pengobatan terus digiatkan demi mencapai target tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penyakit malaria masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Apalagi Kaltim menjadi salah satu provinsi dengan penyebaran malaria tertinggi di kawasan Indonesia Timur.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauannya. Serta, memastikan keberlanjutan program-program penanggulangan kasus malaria. Dengan target Kaltim dapat terbebas dari malaria pada tahun 2027.
Pada tahun 2022, angka kesakitan malaria di Kaltim mencapai 0,92 persen. Angka ini termasuk rendah jika dilihat dari skala provinsi. Namun ketika dilihat secara detail per kabupaten, terlihat masih ada beberapa wialayah yang memiliki angka kesakitan malaria yang tinggi. Di antaranya seperti Paser, Penajam Paser Utar (PPU), Kutai Barat, dan Kutai Timur.
Eliminasi Malaria Kaltim ditargetkan pada tahun 2027 untuk wilayah regional Kalimantan – Sulawesi. Saat ini, sudah ada lima kabupaten/kota yang mendapatkan sertifikat eliminasi. Sisanya, masih ada lima kabupaten lain yang belum memenuhi syarat pengajuan sertifikat eliminasi malaria, yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, dan PPU.
Angka Malaria di PPU Cukup Tinggi
PPU memiliki angka kesakitan malaria yang cukup tinggi. Diketahui bahwa 7-8 orang dari 1.000 penduduk menderita malaria. Kabupaten yang direncanakan menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini, masih memiliki kantong-kantong endemis tinggi malaria.
Bupati PPU Hamdam Pongrewa menjelaskan, bahwa kasus malaria yang ditemukan di daerahnya mayoritas dialami oleh para pekerja kayu atau perambah hutan.
“Mereka masuk wilayah berisiko malaria tanpa dilengkapi pelindung dan juga kurangnya pengetahuan terhadap bahaya gigitan nyamuk malaria yang ada di hutan,” kata Hamdam saat mewakili Gubernur Kaltim dalam peringatan Hari Malaria Sedunia di IKN, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam mendukung IKN bebas malaria. Kasus malaria yang tercatat di wilayah PPU juga berasal dari beberapa kabupaten lain yang berbatasan dengan PPU, seperti Paser dan Kutai Barat.
“Sehingga diperlukan pengendalian secara komprehensif di lintas batas kabupaten,” pungkasnya. (adv/diskominfokaltim/KRV/pt)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
