Banyak masukan yang disampaikan anggota DPRD Kutim dalam agenda Nota Penjelasan Rancangan APBD 2024. Dari pentingnya kolaborasi pemerintah dan DPRD, hingga pengelolaan dana bagi hasil sawit yang belum terkelola dengan baik.
Kaltim.akurasi.id, Kutim – Anggota DPRD Kutai Timur ramai-ramai memberikan saran dan catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Hal ini dilakukan dalam rapat paripurna (rapur) ke-11 masa sidang 1 Tahun 2023, di DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
Dengan agenda “Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam DPRD Kutai Timur Terhadap Nota Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang APBD Tahun Anggaran 2024”.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kutai Timur Jimmy turut memberikan pandangan terkait perkembangan keuangan daerah. Ia menyoroti, kolaborasi antara Pemkab dan DPRD Kutai Timur dalam merumuskan kebijakan umum anggaran. Serta, prioritas plafon anggaran sementara tahun 2024.
Ia juga memberikan apresiasi dan perhatian khusus pada Pemkab Kutim atas peningkatan pendapatan daerah sebesar 6,86%, yaitu mencapai Rp9.148 triliun.
Baca Juga
Ia mengaku, bahwa peningkatan sebesar Rp587.5 miliar atau 6,86% dianggap sebagai pencapaian positif. Selain itu, dirinya mengaku bahwa, pemerintah telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 207% dari nilai sebelumnya. Menunjukkan keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik,” ungkapnya.
Jimmy Dorong Optimalisasi Pendapatan Bagi Hasil Sawit
Tak hanya itu, ia juga memberikan perhatian khusus pada penambahan pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sawit. Mengingat, Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten terluas penghasil kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita mendorong dan menekankan pemerintah bahwa pentingnya pengelolaan pendapatan dari sektor ini untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Selain itu, Jimmy juga mengajukan usulan terkait pengelolaan belanja daerah yang lebih produktif. Dengan fokus pada infrastruktur, sektor rul, peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan masyarakat.
Diakhir, dirinya menaruh harapan agar kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik untuk mewujudkan kemajuan Kutim bersama. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
