Dari Islamic Center, Massa Aliansi Mahakam Geruduk DPRD Kaltim: Ini yang Mereka Bawa

Suasana panas di Samarinda! Aliansi Mahakam long march dari Islamic Center ke DPRD Kaltim, membawa 11 tuntutan yang menohok elit politik. Apa saja isinya?

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ribuan massa dari Aliansi Mahakam menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025). Peserta aksi terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Mereka lebih dulu berkumpul di Islamic Center Samarinda, lalu bergerak menuju titik aksi di kawasan Karang Paci.

Dalam aksinya, Aliansi Mahakam membawakan 11 tuntutan pokok yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan demi kepentingan rakyat. Tuntutan tersebut mencakup penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), penghapusan tunjangan mewah DPR, serta percepatan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti persoalan kesenjangan sosial, praktik korupsi yang dianggap kian merajalela, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai lebih sering menyengsarakan masyarakat kecil ketimbang melindungi mereka.

- Advertisement -

“Kekacauan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian kutipan pernyataan tertulis Aliansi Mahakam.

11 Tuntutan Aliansi Mahakam:

Tolak RUU KUHP.
Hapus tunjangan mewah DPR.
Sahkan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta perluas akses pendidikan di daerah 3T.
Tolak pemutihan dosa pemerintah.
Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat.
Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat.
Ciptakan kebijakan pro-rakyat.
Hentikan oligarki politik dan demokrasi palsu.
Tegakkan supremasi hukum.
Hentikan kejahatan ekologis dan pertambangan

Aliansi Mahakam juga menegaskan sikapnya menolak praktik oligarki politik dan demokrasi palsu yang dinilai semakin menguasai sistem ketatanegaraan. Mereka mendesak agar DPRD Kaltim berdiri sebagai corong rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan elit politik maupun kepentingan korporasi. (*)