Kaltim.akurasi.id, Balikpapan – Layanan Bus Balikpapan City Transport (Bacitra) dipastikan masih gratis hingga 1 Juli 2027. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Paturrahman, menyusul kebijakan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang masih menanggung pembiayaan operasional layanan tersebut.
“Seluruh biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, gaji sopir, dan lainnya masih ditanggung pemerintah pusat. Namun mulai Juli 2027, Bacitra kemungkinan besar sudah mulai berbayar,” tutur Fadli.
Ia menjelaskan, mulai 1 Juli 2027 pengelolaan Bacitra akan didelegasikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Dalam skema tersebut, pemkot wajib menyiapkan pembiayaan operasional keberlanjutan, di luar tarif penumpang yang selama ini masih gratis.
Dishub Balikpapan saat ini mulai mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari perbaikan fasilitas, penguatan koordinasi, hingga wacana penambahan koridor baru Bacitra. Seluruh rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut pada akhir 2026, bersamaan dengan pengusulan anggaran keberlanjutan layanan.
Terkait sistem transportasi, Dishub Balikpapan tengah menjalankan program Balikpapan Connectivity (B-Connect) sebagai payung integrasi transportasi kota. Salah satu fokus utamanya adalah penyusunan rencana induk jaringan trayek angkutan kota.
Baca Juga
“Rencana induk ini akan membagi empat segmen transportasi, yakni angkutan kota, angkutan bus termasuk Bacitra, angkutan online, dan angkutan pribadi. Tujuannya agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan berbeda,” jelasnya.
Melalui pembagian segmen tersebut, masing-masing moda transportasi nantinya akan memiliki jalur tersendiri, sehingga mendorong integrasi antar moda menuju konsep Balikpapan Smart City.
Untuk tarif Bacitra, dishub masih menyusun skema. Namun, Fadli memberi gambaran akan ada tiga kategori tarif, yakni untuk umum, pelajar, dan penyandang disabilitas.
Baca Juga
Selain itu, dishub juga menargetkan pembenahan halte secara bertahap, baik dari sisi lokasi maupun standar fungsi. Ia menegaskan, halte ke depan tidak boleh hanya sekadar tempat duduk sempit, tetapi harus nyaman dan sesuai peruntukan. Model halte hasil CSR Gojek di kawasan dinas kehutanan disebut sebagai contoh ideal.
“Kalau ada CSR atau hibah, kami wajibkan memilih dua alternatif desain halte yang fungsinya sama, hanya berbeda di biaya,” tegasnya.
Saat ini, jumlah armada Bacitra tercatat sekitar 19 unit. Dishub berharap ada penambahan armada, namun rencana bantuan delapan unit bus listrik dari Kementerian Perhubungan batal akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat pada akhir 2025.
“Kami sebenarnya sudah siap menerima tambahan delapan bus listrik, tapi akhirnya dibatalkan secara nasional karena kebijakan efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Dishub Balikpapan juga akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait fasilitas transportasi pelajar. Fadli menyoroti, banyaknya pembangunan gedung sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan bus sekolah.
“Ini menjadi atensi kami. Gedung sekolah bertambah, tapi bus sekolah tidak. Kami akan bahas kolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar persoalan ini tidak terus berulang,” pungkasnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
