Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam penganggaran biaya sewa mobil hingga Rp160 juta per bulan menjadi sorotan. Pengamat menilai besaran anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius dari lembaga auditor negara, untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menilai badan pemeriksa keuangan (BPK) perlu turun langsung untuk mengecek kondisi tersebut. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas terkait kebijakan tersebut.
Saipul mengatakan, pihak yang berwenang, termasuk auditor, perlu memberikan penjelasan secara terbuka, mengenai perbandingan antara biaya sewa kendaraan dengan biaya pembelian kendaraan baru.
“Hal seperti ini seharusnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, termasuk auditor. Agar bisa diketahui secara jelas perbandingan antara biaya sewa dengan biaya pembelian kendaraan tersebut,” tuturnya.
Ia menjelaskan, jika melihat kebutuhan daerah yang masih cukup banyak, penggunaan anggaran seharusnya dapat diprioritaskan pada sektor yang lebih mendesak. Misalnya, untuk penanganan banjir atau perbaikan infrastruktur jalan yang masih menjadi persoalan di Kota Samarinda.
Baca Juga
Pengamat Pertanyakan Urgensi Pengadaan Kendaraan Dinas Mahal
Dengan anggaran sebesar itu, menurutnya pemerintah daerah sebenarnya dapat mempertimbangkan pengadaan kendaraan operasional lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Bahkan, kendaraan tersebut dapat diperoleh dengan harga yang lebih rendah.
“Dengan anggaran sebesar itu, sebenarnya pemerintah juga bisa mempertimbangkan pengadaan kendaraan operasional lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan, yang harganya bahkan di bawah Rp1 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal ada atau tidaknya fasilitas kendaraan bagi pemerintah daerah. Lebih dari itu, yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
Baca Juga
Secara perhitungan sederhana, biaya sewa kendaraan sekitar Rp160 juta per bulan. Jika dikalikan selama tiga tahun, totalnya mencapai sekitar Rp5,7 miliar. Sementara harga kendaraan baru diperkirakan berkisar antara Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar.
Dari perhitungan tersebut, terlihat adanya selisih sekitar Rp1,4 miliar dibandingkan dengan total biaya sewa.
“Selisih inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait efisiensi penggunaan anggaran tersebut,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
