Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengintensifkan kebijakan work from home (WFH) sebagai upaya menekan pemborosan anggaran.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, jika hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan pola kerja hari Jumat yang hanya berlangsung singkat, yakni masuk pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 11.00 WITA.
“Melalui kebijakan WFH, pemerintah berupaya menekan biaya operasional, tidak hanya dari sisi bahan bakar, tetapi juga konsumsi seperti makan dan minum, penggunaan listrik, serta kebutuhan lainnya,” tuturnya, belum lama ini.
Dengan demikian, kata dia, belanja barang konsumsi dan listrik, dapat dikurangi, termasuk penggunaan kendaraan operasional.
Sementara itu, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, jika penerapan WFH merupakan bagian dari upaya penyesuaian yang saat ini terus dievaluasi melalui laporan bulanan.
“Dari data yang kami terima, khususnya dari bagian umum, terlihat adanya penurunan signifikan dalam biaya listrik,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut juga didukung oleh penggunaan lampu LED yang lebih efisien, sehingga pengeluaran yang sebelumnya mencapai miliaran rupiah kini dapat ditekan menjadi ratusan juta rupiah.
Selain itu, kata Sri, kebijakan penutupan kantor pada hari Jumat turut berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan energi.
“Melalui laporan bulanan tersebut, dapat dipantau bahwa konsumsi listrik mengalami penurunan, yang secara otomatis juga berdampak pada berkurangnya penggunaan bahan bakar,” tukasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
