Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur membantah dugaan bahwa pemerintah berupaya meredam aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim pada 21 April 2026.
Isu tersebut mencuat usai digelarnya kegiatan silaturahmi dan coffee morning antara Kesbangpol dan organisasi masyarakat (ormas) di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung sekitar sepekan sebelum rencana aksi itu memicu beragam persepsi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Frananta Filifus (AFF) Sembiring, menegaskan bahwa agenda tersebut tidak memiliki kaitan dengan rencana demonstrasi.
“Jadi saya murni ingin berkenalan dan mengetahui ormas, sekaligus mendapatkan masukan dan kritik untuk membangun Kaltim. Enggak ada kaitan dengan 21 April,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upayanya menjalin komunikasi dengan ormas, mengingat dirinya baru dilantik pada 11 Maret 2026.
Arih juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, berbagai persepsi yang muncul merupakan hal yang wajar.
“Kalau ada yang merasa belum difasilitasi atau belum didengarkan, itu hal yang wajar. Tapi kami tetap berkomitmen membuka ruang komunikasi,” katanya.
Meski demikian, ia mengimbau agar aksi demonstrasi yang akan digelar tetap berjalan secara tertib dan tidak melanggar hukum.
“Pemerintah siap menerima kritik dan saran, namun diharapkan tidak ada tindakan yang melanggar hukum ataupun mencoreng nama baik daerah,” tambahnya.
Terkait isu pembagian amplop senilai Rp100 ribu kepada peserta kegiatan, Arih mengakui hal tersebut merupakan kekeliruan dari pihaknya.
“Terkait isu pembagian amplop, itu merupakan kekeliruan saya,” ujarnya.
Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Kaltim sekaligus menyampaikan permohonan maaf.
Menurutnya, niat awal pemberian uang tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi peserta yang hadir, terutama yang datang dari luar daerah. Namun, rencana tersebut belum melalui proses penganggaran yang semestinya.
“Usulan itu bahkan belum sampai ke pimpinan, tapi sudah lebih dulu sampai ke masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Untuk itu saya juga menyampaikan permohonan maaf,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
