Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda berencana memanggil dinas perdagangan (Disdag) terkait belum rampungnya proses pembagian lapak di Pasar Pagi. Pemanggilan ini dilakukan memastikan kejelasan data dan progres penataan pedagang.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa rapat pemanggilan tersebut tidak hanya melibatkan disdag, tetapi juga badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) serta pihak terkait lainnya. Karena, seluruh persoalan harus dibahas secara bersama agar mendapatkan solusi yang jelas.
“Kami akan panggil disdag, BPKAD, dan pihak terkait. Ini harus kita dudukkan bersama supaya terang,” ujarnya.
Iswandi menyoroti persoalan data pedagang Pasar Pagi yang dinilai masih bermasalah. Dari total 2.505 pedagang, tercatat hanya 1.930 yang memiliki legalitas resmi. Ia menegaskan, pentingnya transparansi dan konsistensi data agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Data ini harus transparan, jangan berubah-ubah. Ini menyangkut hak para pedagang,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi realisasi pembagian kios tahap pertama yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dari target lebih dari 1.800 kios, baru sekitar 1.469 unit yang terealisasi. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya kendala yang perlu segera dijelaskan oleh pihak terkait.
“Masih banyak sisa kios. Ini kenapa tidak segera diselesaikan? Kita ingin ini cepat rampung, jangan jadi masalah berkepanjangan,” katanya.
Lebih lanjut, Iswandi menyebut, pemanggilan ini juga berkaitan dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda yang saat ini tengah dievaluasi DPRD. Pihaknya ingin memastikan kesesuaian data antara laporan resmi dan kondisi di lapangan.
“Kami mau cocokkan data dengan LKPJ wali kota. Ini penting supaya semuanya jelas,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
