Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Demonstrasi yang digelar Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur berlangsung dengan nada kritis terhadap kinerja legislatif. Selain membawa tiga tuntutan utama. Yakni audit total anggaran, penghentian praktik KKN, dan penguatan fungsi pengawasan DPRD, massa juga menyoroti sikap pimpinan dewan yang dinilai tidak sepenuhnya hadir menghadapi aspirasi rakyat.
Koordinator aksi dalam orasinya secara terbuka menyinggung ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai absennya pimpinan tertinggi legislatif di momen krusial justru memperkuat kesan bahwa DPRD tidak serius menjalankan fungsi representasi publik.
“Di saat rakyat turun ke jalan membawa data dan tuntutan, pimpinan tertinggi DPRD justru tidak hadir. Ini bukan sekadar soal hadir atau tidak, tapi soal komitmen,” tegasnya di hadapan massa.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu menyoroti dugaan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi, termasuk proyek renovasi rumah dinas, ruang kerja, dan pengadaan fasilitas yang nilainya disebut mencapai Rp25 miliar.
Massa menilai kondisi tersebut kontradiktif dengan narasi penghematan anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah daerah.
Sekitar pukul 12.15 Wita, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menemui massa dan menyatakan kesediaannya menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tuntutan.
“Kami bersama wakil ketua 1,2 dan 3 serta tujuh ketua fraksi akan tanda tangan,” ujarnya.
Namun, bagi massa aksi, komitmen tersebut belum cukup menjawab persoalan utama. Mereka menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas harus diikuti langkah konkret, termasuk transparansi anggaran dan pengawasan yang tidak tebang pilih.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib, meski tekanan terhadap DPRD Kaltim dipastikan belum akan berhenti jika tuntutan tidak direalisasikan. (*)
Penulis: Redaksi Akurasi.id
