Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Iswandi, mengkritik gaya kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang dinilai cenderung bersifat “one man show”.
Menurutnya, hampir seluruh urusan pemerintahan, baik kecil maupun besar, harus terlebih dahulu dilaporkan kepada wali kota sebelum dapat ditindaklanjuti. Kondisi ini dinilai membatasi ruang gerak organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Seharusnya kepala dinas memiliki peran lebih besar sesuai kewenangannya. Jika semua keputusan harus menunggu arahan wali kota, maka proses kerja bisa terhambat,” tegasnya.
Ia menilai, para kepala dinas sejatinya telah ditempatkan berdasarkan kompetensi atau prinsip the right man in the right place. Namun, tanpa pelimpahan kewenangan yang memadai, peran tersebut tidak dapat berjalan optimal.
Iswandi juga mencontohkan pengalamannya saat meminta data pedagang Pasar Pagi kepada Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda. Permintaan tersebut, kata dia, tidak dapat langsung dipenuhi tanpa persetujuan wali kota.
“Ini menjadi kendala. Ketika data yang dibutuhkan tidak bisa langsung diberikan, tentu menghambat kerja-kerja pengawasan maupun perencanaan,” jelasnya.
Persoalan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Samarinda yang dihadiri seluruh OPD, termasuk camat dan lurah.
“Ini sudah saya sampaikan di Musrenbang Samarinda dan didengar langsung oleh seluruh OPD,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
