Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyatakan kesiapannya untuk menanggung biaya pengadaan kursi pijat yang sempat menjadi sorotan publik. Namun, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih mengkaji mekanisme teknis pengembaliannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa pengadaan kursi pijat tersebut telah dilakukan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.
Di sisi lain, ia juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait nilai pengadaan. Menurutnya, harga kursi pijat yang dibeli tidak sebesar yang ramai diperbincangkan.
“Saya juga belum tahu pasti kursi pijat yang dimaksud. Sepengetahuan saya, pengadaan kami tidak sebesar itu. Nanti akan kami cek kembali berapa nilai sebenarnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (27/4/2026).
Terkait pernyataan gubernur yang siap menanggung biaya tersebut, Astri mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Inspektorat, untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan aturan.
“Nanti akan kami bahas bagaimana mekanisme yang tepat sesuai regulasi,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pengadaan kursi pijat itu telah direalisasikan pada 2025 dan tercatat dalam laporan keuangan yang telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim pada akhir Maret lalu.
Astri menambahkan, skema pengembalian anggaran bukan hal baru. Sebelumnya, Pemprov Kaltim juga pernah melakukan langkah serupa terkait pengadaan mobil dinas yang sempat menuai polemik.
“Seperti pengembalian mobil kemarin, tetapi tetap ada proses yang harus dilalui. Untuk yang ini, kami masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak terkait,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
