Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Memperingati Hari Buruh Internasional 2026, Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi perempuan pekerja yang dinilai masih menghadapi diskriminasi, kekerasan, hingga ketidakpastian kerja di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menilai perempuan pekerja masih berada dalam situasi rentan akibat tingginya angka pengangguran, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan terbatasnya lapangan kerja formal yang aman serta layak.
“Hari ini, perempuan pekerja di Indonesia masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, diskriminasi, dan kekerasan yang terus dipelihara,” tulis Perempuan Mahardhika Samarinda dalam pernyataan sikapnya, Kamis (1/5/2026).
Mereka juga menyoroti janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai belum terealisasi secara nyata, di tengah sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan yang aman dan bermartabat.
“Janji penciptaan lapangan kerja tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye. Pemerintah harus membuka pekerjaan formal yang berkualitas,” lanjut pernyataan tersebut.
Rekrutmen Tenaga Kerja Masih Sarat Diskriminasi Terhadap Perempuan
Selain persoalan lapangan kerja, Perempuan Mahardhika Samarinda menilai proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia masih sarat diskriminasi terhadap perempuan. Bentuk diskriminasi itu disebut mencakup pembatasan usia, status perkawinan, penampilan fisik, hingga pertanyaan mengenai rencana memiliki anak.
Mereka menyebut perempuan penyandang disabilitas, ibu tunggal, korban kekerasan, hingga kelompok minoritas gender masih kesulitan memperoleh akses kerja formal.
“Dunia kerja masih menganggap perempuan sebagai tenaga kerja kelas dua, mudah digaji murah, mudah dikontrol, dan mudah disingkirkan,” tegas mereka.
Organisasi tersebut juga menyoroti menguatnya militerisme dalam tata kelola negara yang dinilai berdampak pada menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan berserikat bagi buruh.
“Militerisme bukan hanya hadir dalam institusi bersenjata, tetapi juga menjelma menjadi budaya represif di ruang kerja, anti kritik, anti serikat, dan penuh intimidasi terhadap pekerja yang menuntut haknya,” tulis mereka.
Termasuk masih tingginya kasus kekerasan di dunia kerja, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, hingga pemotongan upah sepihak.
Menurut mereka, banyak perempuan memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan dan tidak percaya terhadap mekanisme pengaduan yang ada. Melalui pernyataan sikap tersebut, Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan enam tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah mewujudkan kerja layak bagi perempuan, menolak sistem rekrutmen yang diskriminatif, menolak militerisme dan represi terhadap gerakan rakyat, hingga mendesak penghapusan segala bentuk kekerasan di tempat kerja.
“Perempuan berhak atas kerja yang aman, setara, dan bermartabat,” tutup pernyataan itu. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
