DPRD Kaltim terus melaksanakan evaluasi LKPj Gubernur tahun 2021. Di antara upaya evaluasi LKPj Gubernur tersebut, Pansus DPRD Kaltim melakukan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Menindak lanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2021. Pansus melakukan rapat konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kaltim, Senin (4/4/2022).
Ketua Pansus Pembahasan LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2021, Marthinus menyampaikan. Kalau kunjungan tersebut, bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan informasi terkait realisasi laporan yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
Ada juga beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan pansus dengan Kejati Kaltim. Seperti bagaimana sistem Jaminan Reklamasi (Jamrek) oleh perusahaan. Bagaiamana setoran BUMD ke kas daerah. Hingga persoalan sengketa antara SMA Plus dengan Yayasan Melati Samarinda.
“Pada intinya, pansus telah bersepakat dengan pihak Kejati Kaltim. Bahwa nantinya akan ada komunikasi yang intens dengan kejaksaan. Jadi selama masa kerja pansus. Ketika ada persoalan di lapangan yang kami temukan, yang sifatnya berbentuk data yang konkrit dan akurat. Kami akan langsung laporkan ke Kejati,” jelas Marthinus.
Baca Juga
Tak hanya itu, Pansus LKPj pada hari yang sama, juga melakukan konsultasi LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Pertemuan yang diterima Bombit Agus Mulyono selaku Kepala Sub Auditorat. Juga akan menjadi dasar bagi pansus untuk mejadi acuan dalam mengambil keputusan dan rekomendasi.
“Kami juga sebelumnya telah melakukan kunjungan dan konsultasi ke BPK RI perwakilan Kaltim, dalam rangka membahas LKPj Gubernur. Ini menjadi bukti konkret Pansus bekerja dengan maksimal dan penuh kehati-hatian,” pungkas Marthinus. (*/adv/dprdkaltim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
