Kaltim.akurasi.id, Bontang – Komisi B DPRD Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang untuk membahas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata serta kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam ini turut menyoroti polemik retribusi wisata di Bontang Kuala hingga kesiapan anggaran dan fasilitas olahraga bagi atlet Bontang.
Dalam rapat tersebut, Rustam menegaskan pentingnya peran Dispoparekraf sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD di tengah menurunnya dana bagi hasil yang diterima daerah.
“Harapannya Dispopar bisa membantu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sekarang PAD kita masih terbatas, sementara kebutuhan belanja daerah terus meningkat. Karena itu, sektor wisata harus dikelola maksimal, tapi tetap memperhatikan masyarakat dan kearifan lokal,” ujar Rustam pada Selasa (12/5/2026).
Ia mengatakan kebijakan penarikan retribusi memang kerap tidak populer di masyarakat. Namun menurutnya, langkah tersebut tetap diperlukan selama dilakukan dengan pendekatan yang baik dan disertai perbaikan fasilitas wisata.
Rustam juga meminta Dispopar terus melakukan evaluasi terhadap sistem penarikan retribusi di destinasi wisata, khususnya di kawasan Bontang Kuala dan Beras Basah, agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat.
“Kita ingin PAD naik, tapi jangan sampai masyarakat merasa terbebani. Sosialisasi harus diperkuat dan pendekatannya harus persuasif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dispoparekraf Bontang, Eko Mashudi, menjelaskan pihaknya mulai melakukan penarikan retribusi wisata sejak Januari 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025.
Hingga April 2026, Dispoparekraf mencatat realisasi retribusi sektor pariwisata mencapai sekitar Rp134 juta dari sejumlah fasilitas dan destinasi wisata. Misalnya seperti GOR Sport Center Loktuan, kawasan wisata Mangrove, Bontang Kuala, serta sejumlah sarana olahraga lainnya.
“Kami menyadari masih ada evaluasi yang harus dilakukan, terutama terkait sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu kami terus melakukan pembenahan agar kebijakan ini berjalan lebih baik,” ujar Eko.
Terkait polemik retribusi di Bontang Kuala, Eko memastikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah evaluasi, termasuk memindahkan titik penarikan retribusi ke area pelataran dan memberikan relaksasi tarif bagi pengunjung.
Selain membahas sektor wisata, rapat kerja juga menyoroti kesiapan Bontang menghadapi Porprov Kaltim 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser.
Eko menyebut Dispoparekraf telah mengusulkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk mendukung kebutuhan atlet dan official Porprov. Namun nominal final masih menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar persiapan Porprov berjalan maksimal dan atlet Bontang bisa berprestasi,” pungkasnya. (adv/dprdbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
