Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Samarinda diwarnai aksi kritik terhadap ketergantungan daerah terhadap industri batu bara. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim bersama XR Bunga Terung membentangkan spanduk bertuliskan “Merdeka dari Kecanduan Batubara” di Flyover Juanda, Samarinda, Senin (17/8/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap arah pembangunan yang dinilai masih bertumpu pada industri ekstraktif. Bagi kedua kelompok, momentum kemerdekaan tidak seharusnya berhenti pada seremoni, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Dalam rilisnya, JATAM Kaltim dan XR Bunga Terung menilai kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna ketika persoalan lingkungan dan ruang hidup masyarakat masih terjadi.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari dugaan perampasan tanah, pencemaran sungai, pembukaan hutan hingga keberadaan lubang tambang yang dinilai masih mengancam keselamatan warga.
“Bagi JATAM Kaltim dan XR Bunga Terung, kemerdekaan benar-benar tidak bermakna ketika tanah masih dirampas, sungai-sungai masih dicemari oleh limbah tambang dan industri ekstraktif lainnya, hutan dibongkar dan dibabat habis, lubang tambang dibiarkan menganga,” demikian isi rilis tersebut.
Soroti Produksi Batu Bara Kaltim
JATAM Kaltim dan XR Bunga Terung juga menyoroti posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
Mereka menyebut produksi batu bara Kaltim pada 2025 mencapai sekitar 368 juta ton. Sementara itu, sekitar 5,3 juta hektare atau hampir separuh daratan Kaltim disebut telah dikapling untuk pertambangan batu bara dengan total 1.404 izin.
Menurut mereka, besarnya produksi dan luas konsesi pertambangan belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, aktivitas pertambangan dinilai masih menyisakan persoalan berupa hilangnya ruang hidup, kerusakan bentang alam, pencemaran sungai, debu, aktivitas angkutan batu bara hingga ancaman keselamatan akibat lubang tambang.
Kritik juga diarahkan terhadap penggunaan infrastruktur publik untuk mendukung aktivitas pertambangan. Mereka menilai penggunaan jalan umum sebagai jalur angkutan batu bara berpotensi mengubah fungsi ruang publik menjadi bagian dari rantai distribusi komoditas tambang.
“Jalan yang seharusnya menjadi ruang publik justru dapat berubah menjadi bagian dari rantai distribusi komoditas tambang,” tulis mereka.
Menurut mereka, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti debu, kemacetan, kerusakan jalan hingga risiko kecelakaan bagi masyarakat.
Serukan Enam Agenda
Dalam aksi tersebut, JATAM Kaltim dan XR Bunga Terung menyampaikan enam agenda yang mereka dorong kepada pemerintah.
Pertama, menghentikan ketergantungan terhadap batu bara. Kedua, menutup dan memulihkan lubang tambang yang membahayakan masyarakat. Ketiga, memperkuat penegakan hukum lingkungan.
Keempat, menghentikan penggunaan jalan umum untuk aktivitas angkutan batu bara. Kelima, melindungi ruang hidup masyarakat. Keenam, mendorong transformasi ekonomi daerah yang tidak bergantung pada pengerukan sumber daya alam.
Mereka menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan masa lalu. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memperoleh ruang hidup yang aman, lingkungan yang sehat, serta sistem ekonomi yang tidak menjadikan eksploitasi sumber daya alam sebagai tumpuan utama.
“Batubara bukan masa depan. Masa depan adalah ruang hidup yang aman, lingkungan yang sehat, dan ekonomi yang tidak bergantung pada ekonomi keruk,” tegas mereka. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
