Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Gajah Mada, Samarinda, Kamis (3/9/2026). Massa membawa sejumlah tuntutan nasional dan daerah yang dinilai berkaitan dengan persoalan ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur.
Humas Massa Aksi Aliansi Masyarakat Kaltim, Salman Alfarisy, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan ketimpangan sosial dan pembangunan yang masih terjadi di Kaltim.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena Kaltim dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, kontribusi tersebut disebut belum berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kita merupakan salah satu penyumbang PNBP terbesar di Indonesia. Tapi nyatanya pembangunan belum merata. Listrik masih mati, antrean BBM masih ada, pendidikan belum merata, dan banyak kampung yang bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan listrik,” ujar Salman.
Atas dasar itu, massa aksi membawa sejumlah tuntutan nasional yang diselaraskan dengan persoalan daerah. Salah satunya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, yang disandingkan dengan tuntutan penguatan desentralisasi dan evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH).
Salman menilai persoalan DBH menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian karena Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
“Kita menyumbang PNBP terbesar, tapi hasilnya tidak ada di kita. Hasilnya tidak kembali secara proporsional kepada daerah,” tegasnya.
Selain DBH, Aliansi Masyarakat Kaltim menyoroti prinsip desentralisasi yang dinilai semakin tergerus. Massa menilai pemerintah daerah perlu memiliki ruang dan kewenangan yang lebih kuat untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan wilayah dan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk hadir dan mendengarkan langsung tuntutan yang disampaikan. Mereka di antaranya Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN Regional Kalimantan, Korem, serta kepolisian.
Namun, hingga aksi berlangsung, belum ada pihak yang diundang tersebut yang mengonfirmasi kesediaan untuk hadir.
Salman mengatakan aksi tersebut menjadi langkah awal bagi Aliansi Masyarakat Kaltim untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian memadai.
“Aksi ini sebenarnya aksi pertama untuk mencoba membuat gejolak terlebih dahulu. Setelah ini kami akan mencoba bersafari ke tempat-tempat tertentu dan memfokuskan isu,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
