Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Informasi mengenai air laut yang disebut mulai merangsek ke Sungai Mahakam hingga kawasan Jembatan Mahakam, Samarinda, beredar di media sosial. Kondisi tersebut dikaitkan dengan menyusutnya debit Sungai Mahakam akibat musim kemarau yang berpotensi memicu intrusi air asin.
Fenomena itu turut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas air baku yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya pada kawasan intake pengolahan air.
Menanggapi informasi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda melakukan pemantauan terhadap kondisi air Sungai Mahakam secara berkala. Bahkan, pemeriksaan kadar klorida disebut dilakukan setiap satu jam.
“Kalau soal air, teman-teman tidak perlu khawatir. Kami melakukan pemeriksaan terhadap air Mahakam setiap satu jam, bukan lagi setiap hari,” kata Andi Harun.
Kadar Klorida Jadi Acuan
Menurut Andi Harun, kadar klorida menjadi salah satu parameter yang dipantau untuk menentukan apakah intake pengolahan air masih dapat dioperasikan atau perlu dihentikan sementara.
Ia menyebut, apabila kadar klorida mencapai atau melampaui 250 parts per million (PPM), operasional intake akan dihentikan sementara.
“Kalau ada kenaikan kadar klorida hingga melampaui 250 PPM, intake kami pasti akan dihentikan,” ujarnya.
Penghentian intake, kata Andi Harun, tidak serta-merta berlangsung selama 24 jam. Durasi penghentian bergantung pada kondisi pasang dan surut Sungai Mahakam.
Kadar klorida dapat meningkat ketika air sungai berada dalam kondisi pasang. Sebaliknya, kadar tersebut dapat kembali menurun ketika air mulai surut.
“Kadang-kadang saat pasang, kadar klorida naik. Namun, ketika air surut, kadarnya kembali turun. Pada saat kadar klorida sudah turun, intake akan kami aktifkan kembali,” jelasnya.
Belum Banyak Intake Dimatikan 24 Jam
Andi Harun mengatakan, berdasarkan histori yang dimiliki Pemkot Samarinda, belum banyak kondisi yang membuat operasional intake harus dihentikan selama 24 jam penuh.
“Kalau melihat histori, rasanya belum ada intake yang kami matikan selama 24 jam, kecuali kondisi tertentu di wilayah Palaran, terutama di daerah Bentuas,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan menghentikan sementara operasional intake apabila kadar klorida telah mencapai ambang yang ditetapkan. Langkah tersebut disebut sebagai upaya antisipasi untuk mencegah potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
“Kalau kadar klorida sudah mencapai atau melampaui 250 PPM, kami pasti melakukan penghentian intake untuk menghindari dampak terhadap kesehatan masyarakat, baik yang berkaitan dengan penyakit diare, penyakit kulit, maupun gangguan kesehatan lainnya,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
