DPRD Samarinda berencana akan melakukan pemanggilan terhadap pengembang Premiere Hills. Hal itu menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan pengembang Premiere Hills dalam membangun perumahan tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Proyek pembangunan perumahan Premiere Hills di Jalan MT Haryono, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, rupanya tidak hanya mengantongi perizinan. Sebab akibat pembangunan perumahan itu, warga disekitar proyek itu, di Gang 6, Jalan M Said, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, mulai merasakan dampak tumpahan lumpur.
Keluhan warga itu pun telah disampaikan masyarakat kepada para anggota dewan. Merespon hal tersebut, Ketua komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengaku dalam waktu dekat akan memanggil pihak pengembang Premiere Hills.
“Kami akan lakukan rapat koordinasi lagi dengan pihak pengembang, yaitu PT Karunia Abadi Sejahtera dan tim teknisnya,” terangnya.
Dari rapat tersebut, lanjutnya, pelanggaran dan sanksi nanti akan diputuskan. Namun jika ditemukan pelanggaran dan bukti validnya. Selain itu, dari rapat koordinasi tersebut juga bisa diambil keputusan apakah pengembangan perumahan bisa dilanjutkan atau tidak.
“Nanti akan diputuskan apakah perumahan ini bisa dilanjutkan atau tidak,” tambahnya.
Kepada awak media, Angkasa juga menjelaskan, kalau dampak banjir lumpur yang dirasakan warga sejauh ini belum ada itikad baik dari pihak pengembang perumahan. Hal ini yang membuat pihaknya kian geram dengan keberadaan proyek tersebut.
“Kalau kami melihat dari sisi pihak pengembang. Ini mereka masih belum memiliki itikad yang baik ya. Sehingga masih melakukan kegiatan walaupun kecil,” terangnya.
Izin Pembangunan Masih Dalam Proses
Ditambah lagi, izin pembangunan masih dalam tahap proses. Hal itu lah yang menjadi dasar Komisi III DPRD Samarinda, untuk menghentikan proyek pembangunan tersebut.
“Karena ada pergeseran tanah ketika mereka buka lahan, sehingga berdampak terhadap masyarakat itu nyata, terutama banjir,” katanya.
Angkasa berkomitmen akan terus mengawal permasalahan itu. Tentunya, akan memanggil pihak terkait, membahas lebih lanjut tindakan apa yang nantinya akan diberikan kepada pihak pengembang perumahan.
“Yang pasti, persoalan ini akan terus kami kawal. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari pembangunan perumahan ini,” tandasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
