Dengan jumlah murid mencapai 135,000, di luar SMA dan SMK, Kota Samarinda kekurangan guru BK, yang memiliki peran penting dalam membimbing serta memberikan konseling kepada siswa.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, mengungkapkan keprihatinan terkait kondisi pendidikan di Kota Tepian (sebutan Samarinda). Dengan jumlah murid mencapai 135,000, di luar SMA dan SMK, terdapat kekurangan guru BK, yang memiliki peran penting dalam membimbing serta memberikan konseling kepada siswa.
“Meskipun terdapat formasi guru BK di P3K, namun jumlahnya masih kurang memadai,” ungkapnya di Samarinda, Selasa (16/1/2024).
Ia menyoroti perbedaan perlakuan terhadap guru BK dibandingkan dengan guru lainnya. Idealnya, satu guru BK untuk 150 murid, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Pentingnya keterlibatan guru konseling dalam mendekati anak-anak menjadi penekanan, mengingat perubahan perilaku tidaklah mudah.
Menurutnya, persepsi bahwa pendidikan anak hanya berlangsung di sekolah perlu diubah, dan peran orangtua dalam parenting di rumah menjadi faktor yang lebih penting. Ia menjelaskan bahwa sekolah memiliki potensi besar dalam merubah perilaku anak menjadi baik, terutama dengan peran guru bimbingan konseling. Literasi dan numerasi juga dianggap sebagai aspek penting agar sekolah dapat masuk dalam kategori sekolah unggulan, tidak hanya dari segi fasilitas fisik.
Pria yang karib disapa Asli ini menggarisbawahi bahwa interaksi yang baik di sekolah, dengan banyaknya orang dan lingkungan yang mendukung, dapat membentuk generasi yang benar dan matang.
Apalagi kedepan Samarinda merupakan kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sehingga memerlukan persiapan yang matang untuk generasi mendatang. Fundamental religi, penguatan adab, penguasaan bahasa Inggris, serta keterampilan teknologi informasi menjadi fokus dalam mempersiapkan generasi agar mampu bertahan dan berkembang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut menyampaikan keprihatinan terhadap keterbatasan jumlah guru BK yang masih jauh dari target yang diinginkan.
Baca Juga
Hetifah mengungkapkan bahwa upaya untuk memenuhi rasio 1:150, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata menghadapi kendala serius. “Kita itu ada beberapa kendala, misalnya kurang dana dan sumber daya manusia,” jelasnya.
Misalnya, pada kasus home visit, keterbatasan sumber daya atau dana seringkali menjadi penghalang pelaksanaan yang efektif.
Dalam konteks tanggung jawab, Hetifah menekankan bahwa tidak hanya guru BK yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku siswa. Keluarga juga memiliki peran penting, dan perlu adanya kebijakan lebih serius untuk menangani masalah ini.
Hetifah juga menggarisbawahi pentingnya pengakuan penuh terhadap lulusan konselor, serta dorongan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan rasio guru yang memadai.
“Untuk Formasi PPPK harus dibuka selebar-lebarnya. Tidak mungkin berbagai masalah yang ada ini bisa dihapus kalau guru belum terpenuhi,” tandas perempuan yang mengenakan kerudung biru pada hari ini. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
Baca Juga
