Pengamat Politik Budiman Chosiah menyebut pemilihan Pj Gubernur Kaltim merupakan laboratorium yang menghubungkan kepentingan pusat. Oleh karena itu, yang terpilih jadi pj harus orang yang bisa mengamankan proyek strategis pemerintah.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Desas desus soal siapa yang akan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim masih menyisakan tanda tanya di kalangan masyarakat Kaltim. Meski nama calon Pj Gubernur Kaltim yang direstui Kemendagri masih menjadi misteri.
Namun, santer terdengar satu nama kuat yang kemungkinan sudah ditunjuk langsung oleh Kemendagri. Yakni, Dirjen Otonomi Kemendagri, Akmal Malik.
Bahkan, undangan pelantikan Pj Gubernur Kaltim pun sudah tersebar. Surat undangan bernomor 100.2.1.3/5230/SJ tersebut diterbitkan 28 September 2023. Dalam undangan itu disebutkan pelantikan akan digelar pada 2 Oktober 2023 mendatang. Meski tidak menyebutkan nama calon pj gubernur yang akan dilantik.
Tertulis pelantikan Pj Gubernur Kaltim akan digelar pukul 08.00 WIB di Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, No 7, Jakarta Pusat. Bersamaan dengan pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan.
Meski belum resmi diumumkan, hal ini tentu saja menuai kritikan dari berbagai kalangan. Termasuk dari Pengamat Politik Kaltim, Budiman Chosiah.
Ia mengatakan, penetapan pemilihan pj didasarkan oleh faktor pengamanan kepentingan pusat atau pembangunan proyek strategi pusat. Oleh karena itu, pj yang terpilih harus merupakan laboratorium pemerintah untuk menghubungkan kepentingan daerah ke pusat atau sebaliknya.
“Terlebih PPU yang merupakan salah satu wilayah Kaltim menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) baru. IKN ini adalah bagian dari Kaltim. Jadi, kalau kita terkhusus pada konteks IKN nya, maka dibutuhkan orang yang bisa mengawal itu,” katanya pada media ini, Sabtu (30/9/2023) melalui via telepon.
Baca Juga
Pengamat Sudah Endus Kemungkinan Kepentingan Pusat di Kaltim
Dia bahkan sudah menduga sejak awal bahwa yang akan terpilih menjadi pj gubernur adalah orang-orang dari lingkup Kemendagri itu sendiri. Bukan tanpa alasan, melihat dari Makmur Marbun yang terpilih menjadi Pj Bupati PPU.
Pemilihan pj dari pegawai Kemendagri langsung ini tentu menimbulkan kecurigaan tersendiri dari sisi pandangan politik. Bagaimana tidak, ia menilai, bahwa ada permainan yang dilakukan oleh pusat untuk mengamankan sesuatu.
Mungkin saja pusat ingin mencapai beberapa tujuan yakni mengamankan IKN dan kepentingan pusat. Seperti mengamankan siapa yang akan diperjuangkan pusat untuk menjadi Presiden RI kedepannya.
Alasan lain yang mendorong Akmal Malik terpilih menjadi Pj Gubernur Kaltim. Karena, Akmal dinilai sudah berpengalaman menjadi pj di provinsi lainnya.
“Akmal Malik sejarahnya sudah pernah memjadi pj dimana-mana. Terakhir menjadi Pj Provinsi Sulawesi Barat,” jelasnya.
“Inikan menimbulkan kecurigaan tidak menentu seperti alasan politis, elekteral atau alasan bagaimana mengamankan suara di Kaltim ataupun di PPU secara khusus,” tegasnya.
Baca Juga
Budiman Tegaskan Sosok Pj Gubernur Kaltim Harus Bisa Akomodir Kepentingan Pusat
Disisi lain, beredar kabar bahwa, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat Kaltim. Budiman menilai, bahwa Alimuddin kurang bisa mengakomodir kepentingan pusat tersebut.
“Sesuai dengan fungsi Gubernur Kaltim yakni menghubungkan kepentingan daerah ke pusat dan sebaliknya. Beda misalnya yang bersangkutan sudah pengalaman di pusat dan berpengalaman menjadi pj,” tuturnya.
Sementara itu, terkait mengapa bukan Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, yang dipilih untuk mengemban amanah satu tahun itu. Padahal jelas-jelas berpengalaman dalam memimpin Kaltim. Lagi-lagi Budiman mengatakan pemiliham pj ini berkaitan dengan kepentingan pusat.
“Kecendrungannya dilihat dari kepentingan, nah ada kemungkinanya bisa jadi bu Sri ini tidak bisa mengakomodir kepentingan pusat ke daerah. Begitupun Alimuddin dan Abdunur,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
