Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mengungkapkan penyelesaian sejumlah proyek pembangunan sekolah yang sempat mangkrak masih dilakukan secara bertahap. Keterbatasan anggaran membuat beberapa proyek belum bisa dituntaskan tahun ini dan baru ditargetkan selesai hingga 2028.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) untuk mendengarkan klarifikasi atas masalah tersebut.
Dari sana, diketahui bahwa masih terdapat delapan proyek infrastruktur sekolah tingkat SMA dan SMK di Tanah Benua Etam, nama lain Kaltim, yang mangkrak akibat masalah putus kontrak dengan pihak ketiga serta kendala lahan.
“Untuk pembangunan sekolah yang sempat mangkrak, khususnya SMK, sudah ada beberapa sekolah yang telah dianggarkan penyelesaiannya bersama dinas pendidikan. Sementara lima sekolah lainnya direncanakan diselesaikan pada 2028,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Samarinda.
Proyek Mangkrak Sekolah, dari Pembangunan Gedung Baru hingga Rehab Kelas
Adapun pembangunan infrastruktur sekolah yang mangkrak di Kalimantan Timur mencakup berbagai fasilitas vital, mulai dari pembangunan gedung baru hingga ruang penunjang belajar.
Proyek mangkrak tersebut meliputi pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk SMA 3 Long Ikis dan SMA 2 Pasir Belengkong di Paser, serta penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMA 7 Balikpapan.
Selain ruang kelas, fasilitas khusus kejuruan berupa Ruang Praktik Siswa (RPS) juga terhenti di SMKN 1 Tenggarong Seberang dan SMKN 1 Penajam Paser Utara yang juga mencakup proyek rehabilitasi kelas.
Di wilayah lain, proyek yang terbengkalai meliputi pembangunan ruang laboratorium dan ruang guru di SMA 1 Long Iram, lapangan upacara beserta sistem drainase di SMK 1 Rantau Pulung, hingga berbagai fasilitas penunjang pendidikan di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara.
Baba menjelaskan, untuk pembangunan fasilitas gedung SMA pada 2025 telah diselesaikan dua sekolah. Kemudian pada 2026 ada sekolah yang kembali diselesaikan, dan pada 2027 ditargetkan seluruhnya mencapai delapan sekolah.
“Kami memprioritaskan penyelesaian sekolah-sekolah yang mangkrak,” tambahnya.
Ia menambahkan, bahwa sebagian besar pembangunan dibiayai melalui APBD. Namun, ada pula satu sekolah di Kutai Kartanegara yang menggunakan anggaran APBN.
Di sisi lain, untuk SMK 7 Balikpapan, kondisi anggarannya masih sangat terbatas sehingga pada 2027 belum dapat dianggarkan secara penuh. Di mana kebutuhan anggarannya masih sekitar Rp7,5 miliar.
“Sementara untuk SMA 10 masih membutuhkan sekitar Rp5 miliar lebih. Mudah-mudahan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pada 2027,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
