Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan mengalami inflasi pada Juni 2026 setelah sejumlah komoditas pangan strategis menunjukkan tren kenaikan harga pada pekan pertama bulan ini.
Berdasarkan hasil pemantauan melalui Laman Informasi Ekonomi Komoditas Kalimantan Timur (Lamin Etam), inflasi bulanan PPU diproyeksikan berada pada kisaran 0,12 hingga 0,26 persen.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten PPU, Krisna, mengatakan tekanan inflasi terutama berasal dari komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada ikan layang dan daging ayam.
“Berdasarkan hasil monitoring minggu pertama Juni 2026, Kabupaten PPU diprakirakan mengalami inflasi. Komoditas yang memberikan tekanan terbesar berasal dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan layang, dan daging ayam,” ujarnya.
Menurut Krisna, kenaikan harga cabai dan bawang merah dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi. Faktor cuaca yang kurang mendukung menyebabkan produksi menurun, sementara permintaan masyarakat masih relatif tinggi.
Di sisi lain, harga ikan layang mengalami kenaikan akibat berkurangnya hasil tangkapan nelayan karena kondisi cuaca di perairan yang kurang bersahabat. Sementara itu, harga daging ayam terdorong naik akibat keterlambatan distribusi ayam beku dari Pulau Jawa serta terbatasnya pasokan ayam segar dari daerah sekitar.
“Kondisi cuaca masih menjadi faktor utama yang memengaruhi produksi dan distribusi sejumlah komoditas pangan. Karena itu perlu dilakukan pemantauan harga dan stok secara intensif, baik di tingkat distributor maupun produsen, untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga,” kata Krisna.
Meski demikian, tidak seluruh komoditas mengalami kenaikan harga. Hasil survei menunjukkan beberapa bahan pangan justru mengalami penurunan harga, di antaranya ikan tongkol, tomat, dan bawang putih.
Untuk mengantisipasi tekanan inflasi yang berlanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) PPU didorong memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui pemantauan harga dan stok secara rutin, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta penguatan kerja sama antardaerah dalam pemenuhan pasokan pangan.
Krisna menegaskan upaya pengendalian harus dilakukan secara cepat dan berbasis data, terutama menjelang masuknya musim kemarau pada awal triwulan III 2026 yang berpotensi memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
“Sinergi seluruh anggota TPID sangat penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terkendali sesuai sasaran inflasi nasional,” tegasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
