Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Rencana Pemerintah Kota Samarinda mewujudkan kota bebas tambang mendapat dukungan dari Yayasan Mitra Hijau. Gagasan tersebut dinilai realistis dan berpeluang besar diwujudkan apabila dibarengi dengan komitmen yang kuat serta arah pembangunan yang jelas.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, mengatakan langkah menuju daerah bebas tambang bukanlah hal baru, baik di Kalimantan Timur maupun di Indonesia.
Menurutnya, terdapat sejumlah daerah yang sejak awal memilih tidak membuka wilayahnya untuk aktivitas pertambangan meskipun memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar.
Salah satu contohnya adalah Balikpapan. Kota tersebut sejak lama menerapkan kebijakan yang tidak mengizinkan aktivitas pertambangan batu bara di wilayahnya. Akibatnya, pembangunan daerah lebih diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, dan industri penunjang lainnya.
“Di Prabumulih juga terdapat potensi batu bara yang cukup besar. Namun pemerintah daerah bersama masyarakat memilih untuk tidak membuka wilayahnya untuk aktivitas pertambangan,” ujar Dicky saat menjadi pemateri dalam Pelatihan Peliputan Transisi Energi Berkeadilan dan Green Jobs di Kaltim di Hotel Aston Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan suatu daerah membatasi atau bahkan menghentikan aktivitas pertambangan sangat bergantung pada kesepakatan bersama mengenai arah pembangunan yang ingin dicapai.
“Keputusan itu lahir dari kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mengenai masa depan daerah yang ingin diwujudkan,” katanya.
Dicky menilai kawasan perkotaan memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah yang memang diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan.
Sebagai pusat permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, pembangunan kota seharusnya lebih diarahkan pada sektor-sektor yang berkelanjutan seperti jasa, pendidikan, industri kreatif, pariwisata, dan perdagangan.
“Jika aktivitas pertambangan berada terlalu dekat atau berdampingan dengan kawasan perkotaan, tentu kondisi tersebut kurang sehat bagi lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Dicky menilai peluang pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau masih sangat besar untuk dikembangkan sebagai alternatif penggerak ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, green jobs merupakan lapangan pekerjaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Peluang tersebut, kata dia, tidak hanya terbuka bagi perusahaan besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai produk ramah lingkungan yang mendukung gaya hidup berkelanjutan atau back to nature.
“Banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan. Langkah-langkah sederhana yang ramah lingkungan pun bisa memberikan dampak besar, termasuk mengurangi penggunaan jutaan kantong plastik sekali pakai,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
