Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wacana pembangunan jalur rel kereta api di Kalimantan Timur mendapat dukungan dari DPRD Kaltim. Namun, rencana tersebut dinilai sulit direalisasikan apabila pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang saat ini tengah menghadapi keterbatasan fiskal.
Pasalnya, tekanan fiskal yang tengah dialami daerah saat ini dinilai belum memungkinkan untuk membiayai proyek tersebut, menyusul adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta penurunan kapasitas APBD.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta api merupakan langkah positif bagi perkembangan daerah. Namun, pemerintah perlu melihat kemampuan keuangan daerah sebelum menentukan sumber pembiayaannya.
Menurut Samsun, apabila proyek tersebut menggunakan APBD Kaltim, maka kemampuan anggaran daerah tidak akan mencukupi untuk membiayai pembangunan berskala besar tersebut.
“Kalau memakai APBD Kaltim, APBD dari Hongkong. Karena Kaltim saat ini sedang krisis keuangan,” tegas Samsun.
Ia menegaskan, pembangunan jalur kereta api di Kaltim lebih realistis apabila mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Terlebih, proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan konektivitas dan infrastruktur strategis nasional.
“Kalau memang dibangun oleh Pak Prabowo atau pemerintah pusat, silakan. Kaltim sendiri tidak punya kemampuan anggaran untuk membangun proyek seperti itu. Kalau pemerintah pusat memiliki program dan membiayainya, tentu dengan senang hati kita terima,” katanya.
Terlebih, saat ini proyek tersebut membutuhkan investor. Untuk itu, Gubernur Rudy Mas’ud sudah mengintruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mencari investor. Namun, Samsun menyebut, upaya mencari investor bukan perkara mudah di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Masih harus mencari investor. Sekarang ini investor saja banyak yang keluar negeri. Bagaimana mau mencari investor?” ketus Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Apabila pemerintah pusat memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur tersebut, maka Kaltim tentu akan menyambut baik.
Kendati demikian, Samsun memastikan pihaknya tetap mendukung pembangunan jalur kereta api selama tidak membebani keuangan daerah. “Wah, kalau memang begitu saya mendukung,” imbuhnya.
Terkait kondisi geografis Kaltim yang menjadi salah satu tantangan pembangunan jalur rel, Samsun menyerahkan kajian teknis kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang perkeretaapian.
“Untuk kondisi geografis Kaltim, biarlah yang ahli di bidang perkeretaapian yang mengkajinya. Kami ini orang sosial, bukan ahli perkeretaapian. Selama itu baik untuk pembangunan Kalimantan Timur, tentu kami mendukung,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
