Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 masih berada di kisaran Rp3,3 triliun. Proyeksi yang nyaris stagnan dibanding tahun sebelumnya itu membuat ruang fiskal pemerintah diperkirakan kembali terbatas, sehingga sejumlah program pembangunan berpotensi harus diseleksi lebih ketat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengakui penyusunan APBD tahun depan sengaja tidak menggunakan asumsi pendapatan yang terlalu optimistis. Ihwal langkah tersebut merupakan respons atas pengalaman kurang salur dana transfer dari pemerintah pusat, yang sebelumnya berdampak pada kondisi keuangan daerah.
“Kalau target pendapatan terlalu tinggi, sementara kembali terjadi skenario kurang salur dari pemerintah pusat, maka berpotensi menimbulkan persoalan seperti yang terjadi sebelumnya,” tegas Andi Harun.
Andi Harun mengatakan, fokus utama APBD 2027 bukan pada ekspansi program baru, melainkan menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan yang masih tersisa pada tahun anggaran 2026. Setelah itu, hanya program yang dianggap paling prioritas yang akan dipertahankan dalam APBD.
“Paradigma penyusunan APBD 2027 adalah menyelesaikan seluruh kewajiban tahun 2026 secara optimal. Setelah itu, program-program tahun 2027 benar-benar merupakan hasil penyaringan,” jelas pria yang sudah memimpin Kota Tepian dua periode itu.
Kondisi tersebut mengindikasikan pemerintah harus mempersempit ruang belanja pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal, prioritas diarahkan pada pelayanan dasar serta menjaga belanja pegawai agar tetap aman, termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan hak-hak aparatur sipil negara lainnya.
Di sisi lain, pilihan mempertahankan belanja wajib dan belanja pegawai juga berpotensi membuat ruang untuk program pembangunan baru, maupun percepatan proyek strategis semakin terbatas apabila pendapatan daerah tidak mengalami peningkatan signifikan.
Meski telah menyampaikan proyeksi awal APBD, Andi Harun menegaskan, angka tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih menunggu kepastian arah kebijakan fiskal nasional melalui pembahasan APBN, termasuk perkembangan indikator ekonomi makro yang akan memengaruhi besaran transfer ke daerah.
“Kami terus mencermati perkembangan pembahasan APBN di tingkat pusat beserta indikator makro dan kebijakan fiskal nasional. Karena itu, belum dapat disimpulkan secara pasti bagaimana kondisi akhirnya,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
