Membenahi infrastruktur jalan dan pendidikan menjadi tantangan Pemerintah Kaltim di 2023 ini untuk wilayah Kabupaten Paser dan PPU. Kedua masalah itu dikatakan masih menjadi yang paling banyak diusulkan masyarakat saat DPRD Kaltim melaksanakan reses.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Setidaknya masih ada 2 persoalan krusial yang menjadi tantangan Pemerintah Kaltim untuk wilayah Kabupaten Paser dan PPU. Kedua ihwal itu, berkaitan dengan masih buruknya pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan. Persoalan itu muncul dalam catatan laporan hasil reses DPRD Kaltim di awal 2023 ini.
Sebagai daerah inti kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pembangunan kedua wilayah itu semestinya mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten terkait.
Bercermin pada persoalan itu, anggota legislatif Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, meminta agar pemerintah menaruh perhatian khusus bagi pembangunan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Mengingat kondisi jalan di sejumlah wilayah Paser dan PPU kondisinya memprihatinkan.
Deretan persoalan itu dipaparkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana. Wanita berjilbab asal Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten PPU dan Paser itu mengharapkan, agar masalah infrastruktur jalan dan pendidikan di daerah itu mendapatkan alokasi anggaran pada penyusunan APBD berikutnya.
“Untuk bidang infrastruktur misalnya, Kabupaten PPU merupakan jantung IKN Nusantara. Saat ini masih banyak keluhan terhadap perbaikan dan pembangunan drainase,” katanya, Senin (13/3/2023).
Ia menuturkan, dari hasil reses yang ia lakukan, rata-rata usulan perbaikan banyak terkait program pembangunan dan perbaikan drainase. Sebagaimana banyak diusulkan masyarakat di Kelurahan Penajam, Kabupaten PPU. Pasalnya, drainase sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya banjir bila hujan deras.
Jalan yang Rusak Berdampak Pada Terhambatnya Mobilitas Masyarakat
Bila masyarakat PPU meminta pembenahan drainase. Maka masyarakat Paser, banyak mengusulkan adanya perbaikan jalan. Misalnya, masyarakat Desa Lusan, Kecamatan Muara Koman. Mereka Meminta perhatian pemerintah dan bantuan perbaikan terhadap akses jalan mereka yang kondisinya sudah sangat rusak parah.
Permintaan itu bukan tanpa alasan kuat. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak, membuat mobilitas warga setempat terganggu. Penanganan kesehatan terganggu. Mobilitas pengangkutan hasil pertanian menjadi sangat sulit. Di sisi lain, dengan kondisi kerusakan jalan, maka menjadi sangat rawan terjadi kecelakaan.
“Perjalanan dari Kecamatan Muara Komam menuju Desa Lusan dengan jarak 7 kilometer, karena kondisi jalan rusak parah perlu waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Saya kira ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Sementara untuk bidang pendidikan, Yenni juga menyampaikan persoalan senada. Khususnya berkenaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, katanya, masih jauh dari kata memadai untuk sebagian wilayah di Kabupaten Paser maupun PPU.
Ia memberikan contoh, masyarakat Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, meminta agar Pemerintah Kaltim membantu pembangunan sejumlah sarana pendidikan di wilayah itu. Misalnya, peningkatan pembangunan siring, pagar, dan paving block sekolah.
“Kondisi lapangan becek ketika hujan. Dan sangat berdebu ketika panas atau kemarau. Ini sangat menyulitkan guru dan murid beraktivitas. Terutama saat akan melaksanakan upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya,” sebutnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
