Kaltim.akurasi.id — Dalam politik, ada tokoh yang kehilangan jabatan lalu hilang dari percakapan publik. Namun ada pula tokoh yang justru tetap hidup dalam ingatan politik, bahkan ketika kekuasaan formalnya telah berakhir.
Nama Rita Widyasari tampaknya masuk dalam kategori kedua.
Beberapa waktu terakhir, kemunculan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) itu kembali menjadi perbincangan. Bukan karena kebijakan baru, bukan pula karena kontestasi politik yang sedang diikutinya. Sebaliknya, perhatian publik muncul karena satu hal sederhana: Rita masih dianggap relevan untuk dibicarakan.
Fenomena ini menarik untuk dibaca dari perspektif politik.
Secara formal, Rita sudah tidak lagi memegang jabatan publik. Kasus hukum yang menjeratnya juga telah menjadi bagian dari catatan sejarah politik Kalimantan Timur. Namun demikian, namanya tetap muncul dalam berbagai diskusi politik daerah, mulai dari percakapan elite hingga obrolan masyarakat di tingkat akar rumput.
Pertanyaannya, mengapa?
Jawabannya mungkin terletak pada perbedaan antara kekuasaan formal dan pengaruh politik.
Kekuasaan formal lahir dari jabatan. Ia memiliki batas waktu, masa jabatan, dan aturan yang jelas. Ketika jabatan berakhir, kekuasaan formal ikut berakhir.
Namun pengaruh politik bekerja dengan cara berbeda.
Ia tumbuh melalui jaringan, kedekatan sosial, loyalitas, serta memori kolektif masyarakat terhadap seorang tokoh. Pengaruh semacam ini tidak selalu hilang ketika seseorang kehilangan jabatan.
Dalam konteks Kukar, Rita bukan sekadar mantan kepala daerah. Ia pernah menjadi salah satu figur politik paling dominan di Kalimantan Timur. Selama dua periode memimpin Kukar, berbagai kebijakan, program pembangunan, hingga relasi politik lokal tumbuh dalam ruang yang dibentuk oleh kepemimpinannya.
Akibatnya, jejak politik yang ditinggalkan tidak mudah menghilang.
Banyak kepala desa, tokoh masyarakat, birokrat, hingga politisi lokal yang tumbuh dalam lanskap politik era Rita. Sebagian dari mereka kini menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan maupun dunia politik daerah.
Karena itu, meskipun Rita tidak lagi berada di panggung utama, bayang-bayang pengaruhnya masih kerap muncul dalam berbagai percakapan politik.
Fenomena tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Kukar. Dalam banyak daerah di Indonesia, figur yang pernah memiliki pengaruh besar sering kali tetap menjadi referensi politik bahkan setelah tidak lagi berkuasa.
Masyarakat masih membandingkan pemimpin baru dengan pemimpin lama. Elite politik masih menghitung pengaruh jaringan yang pernah dibangun. Sementara para kandidat dalam kontestasi politik sering kali berupaya mendekati atau mengasosiasikan diri dengan figur yang memiliki nilai elektoral di mata masyarakat.
Di sinilah menariknya posisi Rita Widyasari.
Semakin sering namanya muncul dalam diskusi politik, semakin terlihat bahwa politik Kukar belum sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu.
Bukan berarti pengaruh tersebut menentukan seluruh dinamika politik daerah. Politik Kukar hari ini tentu memiliki aktor, kepentingan, dan tantangan yang berbeda dibanding satu dekade lalu. Namun kemunculan nama Rita yang berulang kali dalam percakapan publik menunjukkan bahwa memori politik terhadap dirinya masih hidup.
Situasi ini sekaligus menjadi refleksi bagi proses regenerasi kepemimpinan di Kalimantan Timur.
Sebab dalam politik, ukuran keberhasilan regenerasi bukan hanya lahirnya pemimpin baru. Yang lebih penting adalah kemampuan pemimpin baru menciptakan pengaruh dan legitimasi yang membuat publik berhenti menoleh ke belakang.
Ketika nama seorang mantan pemimpin masih terus menjadi rujukan bertahun-tahun setelah tidak lagi berkuasa, maka ada dua kemungkinan yang bisa dibaca. Pertama, memang ada warisan politik yang kuat. Kedua, belum muncul figur baru yang mampu menggantikan posisi simbolik tersebut dalam imajinasi publik.
Menjelang dinamika politik menuju 2029, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi apakah Rita Widyasari masih memiliki pengaruh atau tidak.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah siapa yang mampu mewarisi ruang politik yang pernah ia tinggalkan.
Sebab sejarah politik daerah menunjukkan satu hal: tokoh boleh pergi, tetapi pengaruh sering kali memilih tinggal lebih lama. (*)
Penulis/Editor: Fajri Sunaryo
