Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur membuka ruang audiensi bagi massa aksi yang sebelumnya menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kaltim. Forum dialog dinilai lebih efektif untuk membahas substansi tuntutan secara rinci dibanding penyampaian aspirasi di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung padat dan terbatas.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan pihaknya siap menerima perwakilan massa aksi apabila ingin melakukan pembahasan lebih mendalam terkait tuntutan yang telah disampaikan.
“Jadi begini, kami berpikir mereka kan sudah menyampaikan aspirasinya. Kalau kemudian mereka ingin meminta audiensi terkait substansi persoalan, ya kami siap,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, Senin (18/5/2026).
Menurut Sarkowi, audiensi akan memberi ruang diskusi yang lebih fokus sehingga setiap poin tuntutan dapat dibahas secara detail dan terbuka.
Ia mengatakan, dalam situasi demonstrasi dengan jumlah massa yang besar, pembicaraan mendalam terkait substansi persoalan sulit dilakukan secara optimal.
“Kalau pembahasannya melalui audiensi tentu akan lebih substansial. Mereka bisa menjelaskan secara rinci, kami juga bisa memberikan penjelasan secara langsung,” katanya.
Sarkowi menegaskan pada prinsipnya DPRD telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi. Namun, forum dialog dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyampaian informasi yang setengah-setengah.
Sebelumnya, aksi 214 menjadi sorotan publik di Kalimantan Timur setelah ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi besar-besaran di Samarinda pada akhir April hingga awal Mei 2026.
Aksi yang digagas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim itu dipicu ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Massa aksi menuntut transparansi penggunaan anggaran, termasuk pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Selain itu, demonstran juga mendesak DPRD Kaltim menggulirkan hak angket untuk mengaudit penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Mereka ingin menjelaskan, kami juga ingin memberikan penjelasan. Tapi situasinya memang ramai dan padat,” ujar Sarkowi. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
