Oleh: Nasruddin Arsyad
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai merealisasikan program ambisius berupa alokasi Dana Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT). Program ini merupakan manifestasi janji politik kepala daerah saat kampanye, yang kini bertransformasi menjadi kebijakan publik di level paling mikro. Secara normatif, tujuannya tampak sederhana sekaligus strategis: mempercepat pembangunan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan warga secara langsung.
Namun di balik gagasan yang progresif tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan ini efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah?
Antara Janji Politik dan Realitas Administrasi Publik
Program Dana RT kerap diposisikan sebagai bentuk inovasi pemerintahan partisipatif. Selama ini, masyarakat di tingkat akar rumput sering merasa menjadi objek pembangunan, bukan subjek. Skema Dana RT berpotensi membalikkan relasi tersebut dengan menempatkan warga sebagai aktor utama pembangunan lingkungan.
Namun dari perspektif administrasi publik, kebijakan populasi anggaran besar di level mikro menuntut prasyarat tata kelola yang tidak ringan. Pemerintah daerah harus memastikan kebijakan ini memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan fiskal. Tanpa desain kebijakan yang matang, Dana RT berisiko terjebak sebagai kebijakan populis: menarik secara politis, tetapi rapuh secara institusional dan sulit dievaluasi dampaknya.
Beban Baru bagi Aparatur Desa
Salah satu implikasi langsung dari program ini adalah meningkatnya beban kerja aparatur desa. Selama ini, desa di Kutai Timur telah mengelola dana yang relatif besar. Rata-rata desa menerima sekitar Rp1 miliar Dana Desa (DD) dari APBN, ditambah APBDes yang bersumber dari daerah dengan nilai sekitar Rp6–7 miliar per desa.
Dengan tambahan Dana RT sebesar Rp250 juta dikalikan sekitar 1.860 RT, maka total anggaran yang berputar di level desa dan RT dapat mencapai kurang lebih Rp465 miliar per tahun. Angka ini sangat signifikan, terutama jika dihadapkan pada kapasitas administratif desa yang masih terbatas.
Konsekuensinya, perangkat desa, khususnya kepala desa dan sekretaris desa, memikul tanggung jawab tambahan dalam perencanaan, administrasi, pelaporan, hingga pengawasan. Ketika pengelolaan Dana RT diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan disalurkan lewat rekening desa, peran RT dalam praktiknya justru cenderung tereduksi.
Ketua RT di Persimpangan Peran
RT sejatinya merupakan unit sosial paling dekat dengan masyarakat sekaligus ujung tombak pelayanan publik. Namun secara kelembagaan, RT bukanlah entitas pemerintahan formal yang memiliki kewenangan administratif dan sistem keuangan sendiri.
Dalam implementasi Dana RT di Kutai Timur, dana tidak dikelola langsung oleh RT, melainkan tetap berada dalam kendali desa. Akibatnya, banyak ketua RT merasa tidak dilibatkan secara substantif. Mereka hadir dalam musyawarah, tetapi tidak memiliki otoritas nyata dalam perencanaan detail, pelaksanaan, maupun pelaporan penggunaan anggaran.
Di sinilah paradoks muncul: program ini mengusung nama “Dana RT” dengan semangat pemberdayaan masyarakat, tetapi mekanisme pelaksanaannya justru bersifat sentralistis di tingkat desa.
Pola Lama dalam Bungkus Baru
Jika dicermati, mekanisme penyaluran Dana RT tidak jauh berbeda dengan skema Alokasi Dana Desa (ADD). Dana dimasukkan ke dalam APBDes, tunduk pada regulasi keuangan desa, dan diaudit dalam kerangka yang sama. Dari sisi akuntabilitas keuangan negara, pendekatan ini dapat dipahami karena RT belum memiliki legal standing sebagai pengelola anggaran publik.
Namun, konsekuensi dari pendekatan ini adalah melemahnya dimensi partisipatif yang menjadi ruh utama program. Tanpa pelibatan RT secara penuh dalam seluruh siklus kebijakan—mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, hingga evaluasi—Dana RT berpotensi kehilangan makna sosialnya.
Inovasi dengan Risiko Tata Kelola
Sebagai inovasi kebijakan, Dana RT patut diapresiasi. Namun setiap inovasi membawa risiko yang harus diantisipasi secara sistemik.
Pertama, risiko tumpang tindih program. Banyak kegiatan di tingkat RT. Seperti jalan lingkungan, pos kamling, atau kegiatan sosial, sebelumnya telah dibiayai melalui Dana Desa atau ADD. Tanpa sinkronisasi perencanaan, potensi duplikasi kegiatan menjadi tinggi.
Kedua, risiko lemahnya akuntabilitas dan pengawasan. Besarnya anggaran yang tersebar di banyak titik meningkatkan kerentanan penyimpangan, terutama jika tidak didukung sistem pelaporan digital dan pengawasan partisipatif.
Ketiga, risiko keberlanjutan fiskal. Dengan kebutuhan anggaran ratusan miliar rupiah per tahun, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan ini tidak mengorbankan sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur makro.
Langkah Strategis Menuju Efektivitas
Agar Dana RT tidak berhenti sebagai kebijakan simbolik, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis, diantaranya:
- Revisi dan penguatan Peraturan Bupati, dengan memperjelas peran dan kewenangan RT dalam perencanaan dan pelaporan.
- Pembangunan sistem transparansi digital, agar masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan Dana RT secara terbuka.
- Peningkatan kapasitas RT, melalui pelatihan dasar manajemen keuangan dan perencanaan kegiatan.
- Integrasi dengan dokumen perencanaan daerah, seperti Musrenbang dan RPJMD, agar kegiatan RT sejalan dengan arah pembangunan kabupaten.
Penutup: Peluang Besar, Tantangan Nyata
Program Dana Rp250 juta per RT membuka babak baru relasi antara negara dan warga di Kutai Timur. Ia mencerminkan keberanian politik untuk mendekatkan pembangunan ke unit sosial terkecil.
Namun keberanian politik tanpa tata kelola yang kuat justru berisiko melahirkan masalah baru. Tanpa pengawasan yang efektif, partisipasi RT yang nyata, dan desain kebijakan yang matang, Dana RT dapat berubah menjadi proyek populis berbiaya besar dengan dampak terbatas.
Sebaliknya, jika dijalankan dengan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas), Kutai Timur berpeluang menjadi contoh praktik inovasi pemerintahan lokal yang berangkat dari bawah, dengan masyarakat sebagai pusat perubahan.
Tentang Penulis:
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya Tahun 2025 –
Domisili di Sangatta Kabupaten Kutai Timur – Kaltim
Pekerjaan : Wiraswasta
Riwayat Pekerjaan & Organisasi :
Tenaga Ahli Wakil Ketua DPD RI ( Dr. H. Mahyudin, ST.MM) Tahun 2019 -2024
Sekretaris DPC Partai PERINDO Kab.Kutai Timur
Sekretaris Tim Pemenangan ARMY Pilkada Kutai Timur Tahun 2024.
