Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Banyaknya kendaraan berat plat luar daerah beroperasi di Kalimantan Timur menuai sorotan. Pasalnya, kendaraan tersebut dinilai tidak memberikan pendapatan untuk daerah, yakni pembayaran pajak per tahun, sementara keberadaannya memberikan sumbangsih untuk kerusakan jalan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz menegaskan komitmennya, untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor tersebut.
“Karena persoalan ini berkaitan langsung dengan kerusakan infrastruktur jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Giaz, saat melakukan kunjungan ke beberapa wilayah, ia menemukan banyak perusahaan yang menggunakan armada berplat luar daerah.
Kendaraan tersebut setiap hari melintas membawa muatan besar, namun kontribusi pajaknya tidak masuk ke kas daerah.
Ia menyayangkan kondisi ini, terlebih ketika pemerintah provinsi telah menyediakan fasilitas penggantian plat KT secara gratis.
Politisi Partai Nasdem ini menyebut, momentum pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat seharusnya menjadi dorongan kuat untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal.
Karena itu, ia bersama anggota dewan dari daerah yang terdampak, berencana turun langsung menemui para sopir dan pemilik perusahaan.
Giaz menegaskan pendekatannya akan dilakukan secara persuasif, dengan mengajak para pengusaha memahami bahwa aktivitas ekonomi mereka bergantung pada kondisi infrastruktur daerah.
“Banyak jalan rusak akibat lalu lintas kendaraan berat, namun pajaknya justru dibayarkan ke provinsi lain,” sambungnya
Situasi ini dinilai ironis, mengingat Kalimantan Timur menjadi penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, tetapi masih menghadapi persoalan dasar seperti kondisi jalan yang tidak memadai.
Giaz menekankan, pentingnya kesadaran kolektif. Ia berharap, para pengusaha bersedia mematuhi aturan dan mengalihkan registrasi armadanya ke plat KT sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Ia memastikan, komisi II akan mengawal persoalan ini sampai tuntas, mulai dari penelusuran pihak yang bertanggung jawab hingga mediasi langsung di lapangan.
“Kaltim harus maju dari infrastrukturnya dulu. Kalau jalan saja rusak, kita semua yang rugi,” tukasnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
