Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda mendorong penanganan terpadu terhadap aktivitas anak jalanan dan kelompok masyarakat lainnya di kawasan lampu merah dan kawasan terlarang lainnya.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, persoalan tersebut tidak akan selesai jika pemerintah hanya memberikan teguran. Pemerintah perlu membangun pola penanganan yang lebih terpadu antara satuan polisi pamong praja (Satpol PP), dinas sosial dan perangkat daerah terkait.
Dikatakannya, Satpol PP memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk menertibkan aktivitas yang dilarang di sejumlah kawasan. Namun, penanganan terhadap latar belakang sosial masyarakat yang ditertibkan harus menjadi tanggung jawab dinas sosial.
“Satpol PP pengawal daripada peraturan daerah. Di kawasan-kawasan yang memang tidak boleh ada seperti itu (anak jalanan, dll), memang tugasnya menindak,” kata Anhar.
Namun, ia berpendapat, persoalan tidak berhenti setelah penertiban dilakukan. Pemerintah harus mencari tahu alasan seseorang kembali ke jalan atau kawasan yang dilarang dan memastikan adanya solusi setelah penertiban.
Anhar mengatakan, pihaknya telah beberapa kali memanggil organisasi perangkat daerah terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pihaknya juga mendapati sudah ada sejumlah langkah konkret yang dilakukan Pemkot Samarinda. Meski demikian, menurutnya, pola penanganan tetap perlu diperkuat agar penertiban tidak menjadi siklus berulang.
“Penanganannya secara spesifik ada di dinas sosial. Harus ada solusi, karena kalau hanya ditangkap atau ditertibkan, kemudian datang lagi, persoalannya tidak selesai. Itu kan yang terjadi di Samarinda selama ini,” ujarnya.
Anhar juga mengingatkan adanya kemungkinan kelompok tertentu yang mengoordinasikan aktivitas tersebut. Kondisi itu, menurutnya, membuat persoalan sosial menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas sektor.
“Ini yang harus kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
