Kaltim.akurasi.id, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Babulu, Senin (25/8/2026).
Sidak dilakukan setelah muncul keluhan dari para pengemudi truk, taksi, dan kendaraan umum yang harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, sejumlah pengemudi disebut harus menghabiskan waktu hingga bermalam di antrean SPBU.
Abdul Waris mengatakan, antrean panjang tersebut disebabkan keterbatasan pasokan BBM dari Pertamina serta jumlah SPBU, yang belum memadai untuk melayani kendaraan yang melintas di wilayah Babulu.
“Memang, tadi saya dialog bersama sopir dan petugas SPBU di Kecamatan Babulu. Keluhan mereka hampir sama, yaitu antrean yang panjang dan bisa sampai bermalam,” kata Abdul Waris.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dialami kendaraan yang berasal dari wilayah Babulu. SPBU di kawasan tersebut juga melayani kendaraan dari sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Longkali dan Long Ikis, Kabupaten Paser.
“Mobil truk dan mobil umum yang masuk dan mengisi BBM di sini bukan hanya dari Babulu. Ada juga yang dari Kabupaten Paser, khususnya Longkali dan Long Ikis. Begitu juga kendaraan dari Kecamatan Waru,” ujarnya.
Kondisi itu, kata Waris, membuat kebutuhan BBM di SPBU Babulu semakin tinggi. Sementara pasokan yang diterima SPBU dinilai belum sebanding dengan kebutuhan kendaraan yang datang setiap hari.
“Pasokan dari Pertamina untuk Kecamatan Babulu saat ini hanya sekitar tiga kali pengisian dalam satu minggu. Dengan kondisi kendaraan yang cukup banyak, tentu ini menjadi persoalan karena kebutuhan di lapangan lebih besar,” katanya.
Hasil Sidak Bakal Dijadikan Bahan Evaluasi Pemerintah
Ia menilai, pemerintah perlu mencari solusi agar distribusi BBM di wilayah selatan PPU tidak terus menimbulkan antrean panjang. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan titik SPBU yang melayani kendaraan dari PPU maupun daerah sekitar.
“Ini yang perlu kita carikan solusinya bersama. Jangan sampai sopir harus mengantre sampai bermalam hanya untuk mendapatkan BBM. Mereka bekerja, membawa barang dan melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Waris mengatakan, hasil sidak tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, guna memastikan pasokan BBM lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami akan komunikasikan persoalan ini dengan pihak terkait, terutama bagaimana pasokan BBM bisa ditambah dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Karena ini bukan hanya persoalan sopir, tetapi juga menyangkut distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/diskominfoppu)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
