
DPRD Samarinda menilai penerapan penggunaan fuel card untuk mengurai persoalan kelangkaan BBM belum sepenuhnya berjalan maksimal. Untuk itu, DPRD Samarinda ingin, penggunaan fuel card dapat dilakukan evaluasi ulang.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Persoalan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih terus menjadi polemik hingga saat ini. Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan meluncurkan fuel card. Namun hal tersebut dirasa masih belum berjalan maksimal.
Hal itu terungkap saat para anggota DPRD Samarinda yang melakukan sidak di beberapa SPBU, menemukan masih banyaknya antrean kendaraan. Hingga keluhan belum maksimalnya program fuel card yang telah diluncurkan Pemkot Samarinda.
“Artinya perlu ditingkatkan karena masih ada kekurangan. Sehingga perlu penyempurnaan. Misal ada fuel card yang tidak tepat digunakan, karena ditemukan kendaraan yang tidak layak terdaftar yang kemudian masih bisa mengisi BBM,” jelas Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.
Oleh sebab itu, politis PDI Perjuangan itu meminta agar Pemkot Samarinda melalui operasi perangkat daerah (OPD) yang dimiliki untuk melakukan pembenahan. Karena jika dibiarkan begitu saja, tidak menutup kemungkinan, antrean BBM semakin panjang.
Misalnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda bisa kembali melakukan evaluasi penerapan fuel card. Khususnya bagi kendaraan yang tidak layak, namun masih bisa mendapatkan kartu khusus tersebut.
“Harus dibenahi, karena memang masih ada ditemukan kendaraan yang tidak layak namun masih bisa mendapatkan fuel card,” tegasnya.
Selain memaksimalkan program fuel card, Angkasa juga kembali menyinggung ketersediaan pasokan BBM. Seperti yang kerap diungkapkannya, kalau pihak PT Pertamina juga harus melihat lebih luas masalah antrean kendaran yang masih terjadi di Samarinda.
Caranya, dengan menambah pasokan stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Samarinda. “Persoalan stok BBM juga harus diperhatikan, kalau bisa ditambah jumlahnya,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id