Anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus meminta DBON memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD. Terkait alur penggunaan anggaran dana hibah dari Pemprov Kaltim melalui forum RDP.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Tim Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur (Kaltim), diketahui mendapat honor 20 persen dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal tersebut pun ramai dibicarakan oleh masyarakat hingga viral di media sosial.
Hal ini mendapat tanggapan dari Direktur Lembaga Swadaya Rakyat (LSR) Kaltim Muhammad Ridwan. Diketahui alokasi anggaran tahun 2023 untuk honorarium dalam setahun mencapai Rp5.534.500.000. Sebaliknya, dana hibah yang diterima Tim DBON Kaltim Tahun 2022 sebesar Rp5 miliar juga tak diketahui publik.
Ridwan juga meminta Pemprov Kaltim meninjau alokasi anggaran honor Tim DBON Kaltim untuk honor kinerja ketua pelaksana, ketua harian, kepala sekretariat, dan kepala pelaksana sekretariat. Dimana masing-masing mendapat honor Rp11,5 juta per bulan. Jika dikalkulasikan dalam setahun per orang mendapat Rp138 juta. Lalu kepala sekretariat, kepala pelaksana sekretariat, dan wakil kepala sekretariat mendapat honor masing-masing Rp10 juta.
“Menurut saya itu pemborosan,” ungkapnya.
Baca Juga
Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Marthinus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meninjau kembali. Terkait jumlah besaran honor yang diperoleh DBON.
“Perlu dikaji ulang, kita minta BPK Kaltim untuk segera mengaudit ini. Karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya, ramai juga dimedia sosial,” ujarnya saat ditemui wartawan Akurasi.id, belum lama ini.
Selain itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga meminta Komisi IV DPRD Kaltim untuk memberikan kejelasan dengan memanggil semua pengurus DBON. Hal itu dikatakan supaya DBON memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD terkait seperti apa alur penggunaan anggaran tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Jangan sampai memunculkan polemik di kemudian hari. Maka harus segera diaudit apakah penggunaan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai aturan atau tidak,” pungkasnya.
Sekadar informasi, DBON merupakan proyek olahraga besar yang bertujuan mengembangkan fasilitas dan program olahraga nasional. Marthinus merasa bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan DBON tercapai dengan efisien. (adv/dprdkaltim/nur)
Penulis: Nuraini
Editor: Redaksi Akurasi.id
