Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkoordinasi dengan PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyikapi persoalan pasokan listrik yang menjadi perhatian masyarakat. Selain mendorong penanganan gangguan listrik, Pemkab Kukar mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan daya di daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, operasional kelistrikan berada di luar kewenangan langsung pemerintah daerah. Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan pasokan listrik.
“Karena kalau PLN ini kan sebenarnya cuma mitra dari pemerintah. Kita tidak terlibat langsung dalam proses operasional dari PLN itu sendiri,” jelasnya.
Aulia menyebut, Pemkab Kukar telah berkomunikasi dengan PLN untuk membahas berbagai kendala yang memengaruhi pasokan listrik. Koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan dan mendorong penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Akan tetapi, sebagai pemerintah daerah yang hari ini juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat kita, maka kami dari pemerintah daerah sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait kendala-kendala yang mereka alami dalam proses pemadaman ini sendiri,” katanya.
Selain berkoordinasi dengan PLN, Pemkab Kukar juga telah menyampaikan usulan pembangunan PLTU Mulut Tambang kepada Kementerian ESDM. Menurut Aulia, usulan tersebut menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan apabila kebutuhan listrik di Kukar masih terkendala keterbatasan daya.
“Oleh karenanya, kemarin kami sampaikan bahwa kalau seandainya memang kita di Kukar masih memiliki keterbatasan atau kekurangan daya untuk pembangunan maupun kebutuhan listrik, maka kami mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia menegaskan, persoalan kelistrikan perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Ia mencontohkan kondisi Kecamatan Tabang yang disebut masih mengalami pemadaman berulang, meskipun wilayah tersebut memiliki aktivitas pertambangan batu bara berskala besar.
“Di Tabang itu byarpet tiap hari pasti ada. Tiap hari pasti ada byarpet. Padahal, di sana beroperasi salah satu tambang terbesar yang menyuplai batu bara PLN, yaitu PT Bayan,” ujarnya.
Menurut Aulia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Kukar terus menyuarakan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan. Ia menilai masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam juga perlu mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai.
“Kami sampaikan kepada Kementerian ESDM bidang kelistrikan bahwa Bapak-Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka, sementara di sisi lain kondisi listrik ini masih menjadi salah satu kendala,” tuturnya.
Pemkab Kukar, lanjut Aulia, akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan. Ia berharap koordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM dapat mendorong langkah konkret untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, termasuk mengatasi pemadaman yang berulang di sejumlah wilayah.
“Akan tetapi, kami selalu berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM bidang kelistrikan, sehingga kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya. (Adv/diskominfokukar/dn)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
