Proyek kilang minyak dan Jalan Tol Bontang dicoret pusat. Keputusan itu dirasa tidak begitu adil. Padahal kedua proyek itu, secara khususnya Jalan Tol Bontang, sangat diharapkan masyarakat. Ketua DPRD Bontang berharap pusat memperhatikan kebutuhan daerah.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam ikut memberikan respons atas batalnya proyek kilang minyak dan Jalan Tol Samarinda-Bontang. Bagi Andi Faizal, kedua megaproyek itu, bila jadi dibangun. Maka sudah pasti akan membawa dampak positif yang begitu sangat luar biasa besar.
Selain itu, menurutnya, untuk jalan tol misalnya, tidak hanya untuk masyarakat Bontang. Melainkan juga dibutuhkan daerah lainnya, misalnya Kutai Timur dan Berau. Karena akses kedua daerah itu tersentral di Jalan Poros Samarinda-Bontang.
“Sementara saat ini, kita hanya melalui jalur poros. Yang jalannya juga banyak rusak dan sering terjadi kecelakaan,” ucapnya.
Andi Faizal cukup memahami kekecewaan masyarakat Bontang atas batalnya kedua proyek tersebut. Karena batalnya kedua proyek ini sendiri tidak lepas dari keputusan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun yang sangat disayangkan Andi Faizal, semestinya seperti jalan tol bisa mendapatkan prioritas pusat. Karena jika tol jadi dibangun, maka tentu akan mendukung akses masyarakat menuju IKN Nusantara.
“Saya berharap, ketika IKN sudah mulai dibangun dan difungsikan. Maka akses penghubung daerah penyanggah juga sudah bisa digunakan (dibangun pemerintah),” harapnya.
Jalan Tol Bontang Dicoret Pusat, Andi Faizal: Mari Sama-Sama Perjuangkan!
Ia mengajak Pemkot Bontang untuk kembali sama-sama memperjuangkan kedua proyek itu. Baik dengan menyuarakannya kepada gubernur Kaltim dan anggota DPR RI. Agar apa yang jadi aspirasi masyarakat tersebut dapat disampaikan ke Kemenko Perekonomian maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Karena ini sifatnya peraturan kementrian, mudah-mudahan atas adanya aspirasi masyarakat Bontang yang digaungkan. Maka kebijakan ini bisa berubah,” ujarnya.
Sementara untuk proyek kilang minyak, diakui Andi Faizal memang sediki berbeda persoalannya. Kewenangan itu berkenaan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Di sisi lain, ia mengaku, jika belum mengetahui status kilang tersebut. Kendati demikian, ia tetap meminta pusat memberikan alasan yang jelas kepada masyarakat.
“Ketika perpres sudah diganti nantinya, kita meminta pemerintah lebih proaktif dalam mendatangkan investor ke Bontang. Banyak kok potensi yang bisa ditawarkan di daerah industri ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id
