Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar meminta pemerintah daerah segera menyiapkan solusi atas kekurangan guru di Samarinda yang disebut mencapai ratusan orang setiap tahun.
Menurut Anhar, kondisi tersebut diperparah dengan aturan yang melarang pemerintah daerah mengangkat pegawai non-ASN. Sementara di sisi lain, pemerintah tetap memiliki kewajiban memenuhi layanan pendidikan dasar bagi masyarakat.
“Setiap tahun kekurangan guru itu sekitar seratusan orang. Banyak yang pensiun, sakit, dan sebagainya. Ini harus ada solusi,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan kekurangan tenaga pengajar menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Namun, pihaknya menilai belum ada jawaban konkret terkait langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah.
Anhar menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa hanya menjelaskan persoalan tanpa menghadirkan solusi. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
“Ada undang-undang yang melarang pengangkatan non-ASN, tetapi undang-undang juga mewajibkan daerah menangani pendidikan dasar. Nah, itu harus dijawab bagaimana solusinya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta peningkatan kualitas guru menjadi perhatian utama dalam pengalokasian anggaran pendidikan. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan sarana-prasarana, tetapi juga kesiapan tenaga pengajar.
“Peningkatan mutu guru harus jelas anggarannya. Jangan sampai hanya fokus fisik, tetapi kualitas tenaga pengajarnya tidak diperhatikan,” tandasnya. (adv/dprdsamarinda/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
