Gubernur Kaltim Isran Noor berharap PTN suarakan pemerataan pembangunan di Timur Indonesia. Agar ada pemerataan seperti di kawasan Indonesia Barat.
Kaltim.akurasi.id, Balikpapan – Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menyuarakan permasalahan pemerataan pembangunan di Tanah Air. Sebab, menurutnya, telah terjadi kesenjangan antara kawasan Indonesia timur dengan kawasan Indonesia barat, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang mendapatkan porsi anggaran sangat besar.
Kondisi yang demikian ia dapati usai melakukan penelitian pada 2019. Terkait alokasi anggaran untuk pembangunan di Indonesia. Seperti pembangunan infrastruktur antarpulau.
Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa dana pembangunan infrastruktur 54 persen ada di Pulau Jawa. Sisanya 46 persen tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri malam ramah tamah peserta Musyawarah Anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI). Di Hotel Four Points by Sheraton Balikpapan, Jumat (14/7/2023) malam.
Baca Juga
“Kita lihat lagi di sektor transportasi, seperti kereta api yang sudah terkoneksi antarprovinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa tidak. Termasuk perguruan tinggi, dimana di wilayah barat sudah maju perguruan tingginya. Karena, banyak mendapat support dalam hal pendanaan baik dari pemerintah pusat hingga dana yang bersumber dari luar luar negeri,” ungkap Isran.
Isran Harap PTN Suarakan Pemerataan Pembangunan di Timur Indonesia
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menegaskan, perlunya keadilan dan pemerataan pembangunan bagi rakyat Indonesia. Kalimantan Timur, lanjut dia, sebagai provinsi yang berkontribusi besar dalam pembangunan nasional dan taat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Telah berjuang secara konstitusional untuk mendapatkan keadilan dalam alokasi anggaran tersebut dengan berbagai cara. Mulai dari gugatan judicial review UU 33/2004 hingga tuntutan otonomi khusus (otsus), dan semua ditolak oleh pemerintah pusat.
“Jadi saya terus terang saja, sebagai gubernur telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan distribusi anggaran yang proporsional untuk pembangunan di Kaltim. Karena, bagi rakyat infrastruktur itu merupakan dasar. Itu yang penting. Postur anggaran itu perlu kita perbaiki. Jika disampaikan oleh gubernur atau kepala daerah belum tentu didengar pusat. Tetapi jika perguruan tinggi yang menyampaikan hal itu, pasti akan didengar,” ujarnya.
“Pemindahan IKN itu merupakan salah satu dari ratusan poin dalam upaya melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia yang harus kita dukung bersama, khususnya dari kalangan akademisi seperti ini,” lanjutnya.
Ketua KPTN-KTI periode 2023-2025 Prof Ahmad Alim Bahri mengatakan, salah satu yang harus menjadi perhatian utama dari perguruan tinggi kawasan timur Indonesia adalah bagaimana perguruan tinggi kawasan timur Indonesia memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap IKN.
“IKN ini akan memberikan dampak positif terhadap seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia. Terutama, dalam rangka memberikan kesempatan kepada alumni-alumni perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia untuk mengembangkan bisnis dan karier lainnya yang akan berkembang,” kata Ahmad Alim Bahri. (adv/diskominfokaltim/her/sul/ky)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
