Tahun ini, Kutim kecipratan ratusan miliar APBD Kaltim. Dari normalisasi Sungai Sanggata sebesar Rp17 miliar. Sampai dengan pembangunan Jalan Kaliorang-Tali Sayan Rp150 miliar. Kasmidi mengapresiasi jika Kutim kecipratan ratusan miliar dari Pemprov Kaltim.
Kaltim.akurasi.id, Kutai Timur – Angin segar menghampiri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur. Pada APBD Kaltim tahun 2023, Pemkab Kutai Timur (Kutim) bakal kecipratan dana ratusan miliar. Anggaran itu banyak dialokasi untuk kebutuhan pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah tersebut.
Informasi ini didapatkan dari hasil pertemuan Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang, Kutim, dan Berau bersama Pemkab Kutim yang diwakili Agus Aras, Ismail, dan Rizki Amalia. Pertemuan ini diterima langsung Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang pada Rabu (5/4/2023).
Kepada Kasmidi, Agus Aras menyampaikan, bahwa mereka telah mencoba mengupayakan anggaran pembangunan dari APBD Kaltim untuk membantu pembangunan di Kutim. Baik yang merupakan hasil aspirasi masyarakat maupun yang sebelumnya diusulkan Pemkab Kutim.
“Tahun ini (2023) Sungai Sangatta akan mendapatkan alokasi anggaran untuk normalisai sebesar Rp17 miliar,” ujar Agus Aras sebagaimana melansir dari laman Pemkab Kutim.
Baca Juga
Pembangunan Jalan Kaliorang-Tali Sayan Kebagian Rp150 Miliar
Lebih lanjut Agus Aras memaparkan, selain dana normalisasi Sungai Sanggata. Di 2023 ini, akan ada juga dana untuk kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur ruas jalan, dari simpang empat Kaliorang menuju Tali Sayan. Proyek tersebut akan dikerjakan oleh Pemprov Kaltim.
“Tahun ini dialokasikan sebesar Rp150 miliar, dengan empat ruas pekerjaan. Termasuk pembangunan Jembatan Sungai Nibung di Kecamatan Sangkulirang sebesar Rp85 miliar. Kemudian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kenyamukan, yang juga menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD Dapil 6 untuk terus mengawal,” imbuh politikus Partai Demokrat tersebut.
Menerima informasi itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang langsung merespon positif dan menyambut baik berbagai program yang akan dilaksanakan Pemprov Kaltim. Menurutnya, itu menjadi salah satu upaya untuk percepatan pemerataan pembangunan infrastuktur di Kutim.
“Anggota DPRD kan punya hak penganggaran. Karena mereka berasal dari Dapil Kutim, Berau dan Bontang. Kami harapkan porsinya (anggaran) bisa maksimal ke Kutim. Selain itu, kami juga memberikan beberapa alternatif program pembangunan yang bisa di handle mereka (APBD Kaltim),” tuturnya. (adv/diskominfokaltim/tehjo/drh)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
