Kaltim.akurasi.id, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memastikan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Selain tetap menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Pemkab PPU juga menyiapkan dukungan lain untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti bantuan pendidikan Kartu Penajam Cerdas (KPC)
Mudyat mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan anak-anak di PPU memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam menyiapkan generasi penerus daerah.
“Bantuan ini untuk peningkatan sektor pendidikan. Selain dana Bosda yang selama ini tetap kita salurkan,” kata Mudyat Noor.
Ia berharap, berbagai kegiatan dan program yang diberikan pemerintah dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
“Kami berharap melalui progam ini generasi penerus kita bisa menikmati pendidikan yang jauh lebih baik,” lanjutnya.
Penyaluran Bantuan Pendidikan KPC Masih Proses Pendataan
Mudyat mengungkapkan, program bantuan yang ditarget berjalan pada Agustus tersebut masih menunggu kesiapan teknis dari jajaran terkait. Salah satu tahapan yang masih dilakukan adalah pendataan calon penerima.
“Saat ini menunggu kesiapan dari teman-teman, karena proses pendataan masih dilakukan,” ujarnya.
Menurut Mudyat, proses pendataan dan penyiapan mekanisme penyaluran menjadi penting, karena pemerintah menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya berkaitan dengan anak-anak yang tidak memiliki orang tua maupun wali. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan, karena penerima yang masih berstatus anak tidak dapat memiliki rekening secara mandiri.
“Ini menjadi salah satu kendala dalam penyaluran program inii,” jelas Mudyat.
Karena itu, pemerintah daerah kini tengah menyiapkan pola penyaluran alternatif agar bantuan tetap dapat diterima oleh anak-anak yang menjadi sasaran, tanpa mengabaikan aspek keamanan administrasi.
“Ini lagi diatur polanya lagi biar aman,” tegasnya.
Mudyat menambahkan, pemerintah tidak ingin persoalan teknis dalam penyaluran justru membuat bantuan pendidikan tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pendataan dan penyusunan mekanisme menjadi bagian yang harus diselesaikan sebelum program berjalan secara optimal. Komitmen tersebut melengkapi dukungan Pemkab PPU dalam membantu penyelenggaraan pendidikan.
Bagi Pemkab PPU, keberlanjutan dukungan pendidikan dinilai penting, karena kualitas generasi muda akan sangat menentukan pembangunan daerah ke depan. Bantuan pemerintah diharapkan bukan hanya mengurangi beban biaya pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Dengan demikian, persoalan pendidikan tidak berhenti pada ketersediaan anggaran. Ketepatan pendataan, mekanisme penyaluran, serta kemampuan memastikan bantuan sampai kepada penerima yang benar menjadi tantangan berikutnya yang harus diselesaikan pemerintah daerah. (Adv/diskominfoppu)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
