Raperda Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga masih dalam kajian. Salah satu poinnya tentang pengadaan sapras pelayanan kesehatan dan keluarga.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Hingga kini Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang masih terus mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terkait Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Salah satu pembahasannya yakni mengenai pengadaan sarana dan prasarana (sapras) pada pelayanan kesehatan dan keluarga.
Adapun salah satu yang menjadi pembahasan utama ialah pengadaan sapras untuk pos pelayanan terpadu (posyandu), pos lansia, dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB), yang menjadi pusat perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga. Sebab saat ini belum ada kantor resmi untuk posyandu, pos lansia, dan layanan KB di Kota Taman -sebutan Bontang-. Bahkan layanan ini masih sering ditemui di teras-teras warga.
Anggota Komisi I DPRD Bontang Maming mengatakan dirinya sangat mendukung realisasi raperda terkait pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Sebab, dia jelas mengharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Maka tentunya, itu harus didukung dengan fasilitas yang memadai.
“Kami tentunya turut menekankan perealisasian raperda terkait sapras ini bisa segera rampung dan bisa segera direalisasikan,” ungkapnya saat diwawancarai wartawan Akurasi.id, Jumat (6/10/2023).
Baca Juga
Dalam raperda tersebut mengatur pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan kesehatan dan pendukung lainnya. Sehingga nantinya dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan keluarga. Rencananya raperda tersebut ditargetkan akan selesai dan diimplementasikan pada Oktober 2023.
“Harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga di Bontang,” ucapnya.
Dia juga turut menyampaikan dalam pengadaan sapras nantinya, hal pertama yang dia tekankan adalah kejelasan lahan yang akan digunakan. Jika sudah memiliki lahan, maka pembangunan insfrastruktur dapat segera dilakukan.
“Legalitasnya harus jelas agar kedepannya tidak menjadi masalah,” pungkasnya. (adv/dprdbontang/nur/uci)
Penulis: Nuraini
Editor: Suci Surya Dewi
