Pemprov Kaltim terus menggaungkan reformasi birokrasi tematik. Guna peningkatan singergitas dan pola kerja ASN yang semakin baik dan profesional.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kementerian PANRB terus mendorong implementasi reformasi birokrasi tematik di seluruh daerah, termasuk Provinsi Kaltim. Sebab, reformasi tematik bertujuan untuk mengakselerasi pelayanan masyarakat yang terintegrasi, cepat, mudah dan sederhana.
Selain itu, reformasi tematik juga dinilai sebagai jawaban terhadap peran birokrasi. Untuk mengawal prioritas pembangunan dan menyelesaikan masalah setiap ada kendala yang dihadapi.
Sehingga, dengan adanya peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Harapannya seluruh ASN dapat memahami bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi yang diprogramkan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB ini.
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, dengan menerapkan reformasi ini dapat meningkatkan sinergitas dan pola kerja ASN atau pegawai yang semakin baik dan professional.
Baca Juga
“Untuk Itu, implementasi reformasi birokrasi tematik mulai sekarang harus terus digaungkan. Artinya, terus disosialisasikan bukan hanya sekaliber, tapi berkali-kali,” pesan Sri Wahyuni saat membuka Webinar Nasional dengan tema “Sinergitas Stakeholders dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di Kalimantan Timur”, Senin (10/4/2023).
Birokrasi Tematik Diharapkan Dorong ASN Semangat Bekerja
Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan semua semakin bersemangat bekerja. Termasuk bagaimana pola kerja organisasi yang harus dibangun saat sekarang.
Apalagi semua daerah sedang melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi. Awalnya tiga level kini menjadi dua level.
“Saat ini hanya ada eselon II dan III saja. Karena, sekarang menuju jabatan fungsional tematik. Memang banyak belum memahami. Artinya, ke depan ASN lebih bergerak cepat dan tak hanya terfokus pada satu bidang tugas saja,” jelasnya.
Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menjelaskan, penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik ini adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo. Yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus punya dampak langsung bagi masyarakat.
Ada empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Kementerian PANRB mendorong penerapan RB tematik bagi seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Sementara, mengenai peserta webinar diikuti seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim dan Indonesia. Hadir Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penetapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin, Guru Besar IPDN Prof Dr Sadu Wasistiono MS. Acara dimoderatori Widyaiswara Ahli Utama Kaltim Dr H Sugeng Choiruddin. (adv/diskominfokaltim/jay/sul/ky)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
