Pembangunan terowongan menjadi pilihan Pemkot Samarinda sebagai pengurai kemacetan kota. Namun strategi pengurai kemacetan yang menjadi pilihan pemkot ini tidaklah murah. Untuk itu DPRD Samarinda meminta agar pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD Kota Samarinda.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Untuk mengurai kemacetan di Kawasan Pasar Dama, Pemkot Samarinda meyakini pembangunan terowongan adalah solusinya. Sekalipun sebelumnya ada usulan untuk pembangunan flyover atau jembatan layang, namun berdasarkan pertimbangan Wali Kota Samarinda Andi Harun, membangun terowongan justru lebih irit dalam hal penyelesaian sosialnya.
Menanggapi hal ini Anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno mengakui, terobosan tersebut memang belum pernah terpikirkan. Sebab belum pernah ada pembangunan terowongan di Kalimantan.
Namun ia tak memungkiri, anggaran pembangunan terowongan ini juga sangat fantastis yaitu mencapai Rp400 miliar. Sehingga menggunakan skema pembayarannya dengan sistem Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak.
“Pembangunan terowongan ini juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk penyelesaian masalah sosialnya,” ujar Jasno.
Baca Juga
Menjadi Pengurai Kemacetan di Jalan Alimuddin dan Jalan Kakap
Dalam perencanaan yang ada saat ini, terowongan ini memiliki panjang 600 meter. Konstruksinya akan ada di Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakap.
Selain membutuhkan anggaran yang besar untuk urusan sosial, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan bahwa kawasan itu termasuk rawan longsor.
“Namun saya kira pemkot sudah memiliki kajian dan pertimbangan itu. Sehingga kita semua berharap pembangunannya bisa berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Ia juga meminta dari tim teknis ini bisa memberikan jaminan kepada masyarakat. Lantaran tidak sedikit anggaran yang harus disiapkan Pemkot Samarinda. Agar tidak mubazir, tentu masyarakat juga perlu pembuktian bahwa terowongan itu terbangun sesuai kajian teknis yang tepat.
“Karena pembangunannya ini juga untuk masyarakat sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di Jalan Otista (Otto Iskandardinata),” jelasnya.
Tak hanya itu ia juga meminta Pemkot Samarinda patut mempertimbangkan dukungan anggaran dari luar APBD Kota Samarinda. Sebab anggaran senilai Rp400 miliar sangat tidak besar walaupun pendanaanya secara bertahap.
“Bisa melalui bankeu provinsi atau APBD sekalipun, asal tidak membebani APBD kita. Jangan sampai pembangunan terowongan dikebut, mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya,” tutup Jasno. (adv/dprdsamarinda/gzy)
Penulis: Pewarta
Editor: Muhammad Raka
