Sabtu , April 27 2024

Sederet Keberhasilan Pembangunan di HUT Kaltim, DPRD: Masih Perlu Dimaksimalkan

Loading

Wakil Ketua I DPRD Kaltim M Samsun saat diwawancarai awak media terkait sederet keberhasilan pembangunan Kaltim. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)
Wakil Ketua I DPRD Kaltim M Samsun saat diwawancarai awak media terkait sederet keberhasilan pembangunan Kaltim. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Meski HUT provinsi dirayakan dengan sederet keberhasilan pembangunan Kaltim dan penghargaan nasional, namun DPRD Provinsi menyampaikan kritisi agar Pemprov Kaltim lebih meningkatkan kinerjanya. Masih banyak kinerja yang harus diperbaiki.

Akurasi.id, Samarinda – Memperingati HUT ke-65 Kaltim dengan sederet keberhasilan pembangunan Kaltim dan penghargaan nasional, tampaknya tak membuat wakil rakyat di Karang Paci seketika puas. Wakil Ketua I DPRD Kaltim M Samsun menyampaikan kritisi agar Pemprov Kaltim lebih meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, masih banyak kinerja yang harus diperbaiki.

“Karena di usia Kaltim yang telah mencapai 65 tahun seharusnya merupakan usia mapan untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim. Kinerja pemerintah harus lebih maksimalkan lagi,” kata dia (9/1/2022).

Kata Samsun, rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kaltim merupakan salah satu indikator tidak maksimalnya kinerja pemerintahan. Sebab, hingga di penghujung tahun masih ada anggaran sekira Rp2,070 triliun yang masih mengendap di kas daerah.

Jasa SMK3 dan ISO

Bahkan, masih ada sekira 4 kabupaten/kota yang tidak melakukan penyerapan bantuan keuangan (bankeu) secara maksimal. Hal tersebut pun menambah nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

“Itu bukan anggaran yang sedikit loh. Masih ada kemungkinan anggaran Rp2,070 hingga Rp3 triliun yang belum terserap. Perlu kerja keras untuk mendapatkannya. Kalau tidak terserap optimal kan yang kasihan siapa? Ya rakyat. Karena tidak dapat memperoleh haknya,” terangnya.

Sebagai penyelenggara daerah, pihaknya mengemban amanah untuk mengelola sumber pendanaan daerah. Sehingga, pengelolaan itu seharusnya maksimal. “Jadi maksimal kinerjanya karena masih ada anggaran yang belum terserap. Kalau ada yang tidak terserap kan berarti kurang efektif,” imbuhnya.

Sederet Keberhasilan Pembangunan Kaltim

Beberapa capaian Pemprov Kaltim di antaranya dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,51 persen menjadi Rp122,24 triliun di Kuartal III dengan tahun sebelumnya,  meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kaltim sebanyak 0,64 poin, dari 76,24 di 2020 menjadi 76,88 di 2021. Membuat IPM Kaltim berada pada peringkat ketiga nasional, di bawah DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Baca Juga  Euforia Pawai Sahur di Kembang Janggut, Jadi Ajang Seru-seruan dan Wadah Salurkan Kreatifitas

Dari sisi pendidikan, Pemerintah Kaltim telah menganggarkan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) tuntas sebesar Rp160 miliar dan telah tersalur kepada para penerima BKT tahun 2021.

Selain itu pada tahun 2021, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,81 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I/ll.

Di bidang kesehatan, bayi yang lahir tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,61 tahun, lebih lama 0,28 tahun dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya (74,33 tahun).

Hal lain yang juga membanggakan yakni Pemprov Kaltim berhasil mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-8 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim TA 2020.

Baca Juga  Seruan Takbir di Penghujung Malam Ramadan

Keberhasilan lain yang cukup menonjol adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan capaian PAD dari penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target. Pada tahun 2021 target Rp4,2 triliun, namun realisasinya mencapai Rp4,7 triliun dan masih banyak capaian-capaian lainnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id

cek juga!

BKD Kaltim: WFH 50% Usai Lebaran Hanya Berlaku untuk ASN Administratif

BKD Kaltim: WFH 50% Usai Lebaran Hanya Berlaku untuk ASN Administratif

BKD Kaltim menegaskan WFH 50% usai lebaran hanya berlaku bagi ASN administratif. Sedangkan bagi ASN …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page