Minim Dukungan Pemda, NPC PPU Harap Diberikan Keadilan

NPC PPU berharap pemda berikan dukungan dan keadilan dalam pengembangan keolahragaan daerah. Pasalnya, selama ini pemda terasa abai, hingga NPC harus menyediakan sarana dan prasarana berlatih secara mandiri.

Kaltim.akurasi.id, Penajam – National Paralympic Committee (NPC) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU telah lama diakui sebagai dua entitas yang seharusnya memiliki peran sederajat dalam pengembangan olahraga di Indonesia.

Meski demikian, kurangnya dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah (pemda), menjadikan NPC PPU merasa terabaikan. Mereka berjibaku mendapatkan fasilitas yang layak untuk dijadikan tempat latihan.

Ketua NPC PPU, Yuliarti menjelaskan, pengembangan atlet disabilitas di PPU masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama dalam hal dukungan dari pemerintah.

“Ibaratnya disabilitas itu masih dianggap sebuah aib dan tidak diberdayakan oleh masyarakat,” jelas Yuliarti.

Ia mengungkapkan, untuk sarana dan prasarana pihaknya masih pinjam meminjam dengan teman teman yang mereka kenal dalam organisasi yang sama. Seperti, KONI atau ke per orangan yang memiliki peralatan olahraga tersebut.

“Untuk sementara kami masih mandiri, pembinaannya belum ada. Berbekal keinginan sendiri untuk maju, makanya kami rela pinjam alat dari teman-teman dan mencari pelatih sendiri. Itupun hanya bisa relawan, karena dia tidak dibayar,” ungkapnya.

Pembinaan Atlet Disabilitas Masih Minim

Yuliarti menekankan, pentingnya dukungan penuh dari pemerintah dalam memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun, hingga saat ini, pembinaan untuk para atlet disabilitas masih mandiri dan minim.

Padahal, prestasi yang telah diraih oleh atlet disabilitas PPU, tidak kalah mentereng dibanding atlet normal. Seperti, penghargaan sebagai peraih juara pada pekan paralympic tingkat provinsi tahun 2023 kemarin di Balikpapan.

“Ada yang meraih juara 1, 2 dan 3. Kemudian, sejak 8 tahun yang lalu, dari 2016 kami melangkah ke Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) di Papua, pernah juga ke Bandung, terus nanti 2024 ini akan ke Aceh,” terangnya.

Meskipun telah berusaha berkolaborasi dengan dinas pemuda dan olahraga (Dispora), upaya untuk mendapatkan pendanaan masih minim. Hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan dalam penyediaan peralatan yang dibutuhkan untuk latihan.

“Sebenarnya kami juga udah bekerjasama dengan dispora. Tetapi, masih sangat minim untuk pendaanaan. Jadi, untuk peralatan belum di support,” katanya.

Ketidakpastian dalam proses pengajuan proposal menjadi kendala lain yang dihadapi. Meskipun telah berulang kali mengajukan proposal, mereka masih kebingungan mengenai alasan penolakan dan tidak adanya arahan yang jelas.

“Sudah sering kami ajukan proposal untuk mendapatkan dukungan dana. Namun, terkadang dana tersebut tidak disetujui dengan alasan tidak tersedia atau tidak ada anggaran untuk olahraga paralimpiade,” ucapnya.

Yuliarti berharap, agar perjuangan para atlet disabilitas dalam meraih prestasi mendapatkan dukungan penuh, terutama dalam hal sarana dan prasarana.

“Harapannya, kami bisa dibimbing. Meski harus mengajukan proposal, apabila ada yang salah tolong disampaikan. Agar kami paham dan dapat menjadi pelajaran, agar pendanaan untuk atlet penyandang disabilitas bisa disetujui,” tutupnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari