Pemprov Kaltim bakal perluas transaksi retribusi nontunai mulai tahun ini. Guna mencegah kebocoran dan permudah masyarakat bertransaksi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni meminta perangkat daerah yang mengampu obyek retribusi daerah. Agar memetakan obyek retribusi daerah mana saja yang dilakukan transaksi secara nontunai yang sudah berjalan.
Termasuk yang wilayah yang tengah melakukan perintisan transaksi nontunai. Guna peningkatan transaksi retribusi secara nontunai.
“Sehingga di tahun ini kita menegaskan tim akan melakukan perluasan transaksi nontunai, meski tetap menyediakan layanan transaksi tunai,” ungkapnya saat memimpin Rapat Persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (6/4/2023).
Menurutnya, langkah penting yang harus segera diambil adalah bagaimana seluruh perangkat daerah pengampu retribusi. Mampu menyiapkan aplikasi nontunai dalam bentuk apa saja.
Dia pun meminta literasi digital untuk pembayaran nontunai harus lebih intensif ke masyarakat agar lebih mudah implementasinya.
“Karena masih berproses, tentu tidak ujug-ujug ada Qris. Tapi, kita tidak memberikan edukasi atau pemahaman seperti apa pembayaran nontunai ini,” tegasnya.
Digitalisasi, Pemprov Dorong Penerapan ETPD
Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas. Sekdaprov menyebutkan, semua transaksi nontunai atau pembayaran yang tidak diterima langsung sudah masuk ETPD. Termasuk pembayaran langsung melalui bank atau transaksi yang tidak diterima langsung pengampu retribusi daerah.
“Pembayaran nontunai ini kan arahnya untuk menghindari kebocoran. Membangun kepercayaan dan memudahkan orang bertransaksi,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispasr) Kaltim ini berharap. Penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Rapat high level meeting TP2DD pada Senin depan dipimpin bapak gubernur. Dan beliau akan menyampaikan kepada Bank Indonesia bahwa kebijakan mendorong digitalisasi sektor pemerintah daerah sudah kita lakukan dan tentunya kita tidak mulai dari nol,” pungkasnya.
Hadir Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. (adv/diskominfokaltim/yans/sul/ky)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
